logo rilis

DPR Minta Pemerintah Siapkan Payung Hukum Ojek Online
Kontributor

25 April 2018, 08:11 WIB
DPR Minta Pemerintah Siapkan Payung Hukum Ojek Online
Ilustrasi pelanggan ojek online. FOTO: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menilai pemerintah sudah sepantasnya turun tangan menerbitkan peraturan yang menjadi payung hukum bagi ojek bersistem daring (online).

Kehadiran ojek online sudah menjadi bagian dari transportasi publik dan sangat memudahkan masyarakat. Jadi, dari sisi regulasi, para driver dan penumpang, butuh perlindungan.

"Sepantasnya pemerintah turun tangan menerbitkan peraturan yang menjadi payung hukum," kata Bambang dalam siaran persnya, Rabu (25/4/2018).

Ia menyebutkan, saat ini ada 15 juta pelanggan yang setiap harinya, angka ini jauh lebih tinggi dengan kapasitas angkut Light Rapid Transit (LRT) yang hanya mampu mengangkut 1,2 juta penumpang per hari.

"Kasihan rakyat, ada 15 juta jiwa yang harus kita lindungi," ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Hubungan Darat Kementerian Perhubungan, Dedi Setiadi, mengatakan sebelumnya pemerintah melakukan mediasi dengan aplikator dan pengemudi ojek online.

Menurutnya, pengusaha transportasi daring menyatakan kesiapannya untuk memperbaiki pendapatan pengemudi.

"Cuman itu, komponennya apa saja tidak dibuka di dalam rapat itu, karena saat itu hadir Grab dan Gojek," tambah Dedi. 

Terkait adanya aksi unjuk rasa atas tuntutan tarif pada Senin, 23 April lalu, kata dia, mungkin pihak aplikator ojek online masih berhitung-hitung soal rumusan angkanya.

"saya melihat mungkin belum ada perkembangan lagi karena mereka dalam rangka melakukan perhitungan-perhitungan," ujar Dedi.

Sementara itu terkait regulasi, Dedi mengakui Kementerian Perhubungan tengah menyusun aturan untuk mengakomodir tuntutan pengemudi ojek online. 

Salah satunya mendorong perusahaan aplikator menjadi perusahaan transportasi.

"Itu nanti kita akan atur. Karena, selama ini dalam PM 108, pihak aplikator tidak boleh menerima langsung pengemudi sebagai mitranya, kenyataan mereka menerima secara langsung," ujarnya.

"Artinya, aplikator juga sudah bertindak sebagai perusahaan transportasi, apalagi menentukan tarif sendiri. Tetapi memang ada kendala menyangkut faktor kepemilikan asing," tandasnya.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID