logo rilis
DPR Minta Bareskrim Tindaklanjuti Kesimpulan Tim Labfor soal Kebakaran Gedung Kejagung
Kontributor
Nailin In Saroh
18 September 2020, 17:00 WIB
DPR Minta Bareskrim Tindaklanjuti Kesimpulan Tim Labfor soal Kebakaran Gedung Kejagung
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsy. FOTO: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsy meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menindaklanjuti kesimpulan yang diambil oleh Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Bareskrim terkait kebakaran Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung). Disinyalir penyebab kebakaran gedung Korps Adhyaksa itu ada unsur kesengajaan.

“Kesimpulan yang diambil Tim Labfor Bareskrim sungguh mengejutkan saya, hasil kajian mereka yang mengungkapkan sumber api yang membakar gedung Kejagung berasal dari open flame. Tentunya ini memiliki konsekuensi panjang, artinya kebakaran kantor Kejagung ada unsur kesengajaan. Berarti pula ada unsur pidana dalam kebakaran tersebut,” ujar Aboe Bakar dalam keterangannya, Jumat (18/9/2020).

Menurut Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini, Bareskrim Polri harus menindaklanjuti kesimpulan tersebut dengan langkah penyidikan. Diakuinya, hal ini menjadi tantangan berat bagi Bareskrim, karena harus mampu mengungkap fakta yang terjadi, dan membongkar motif pembakaran gedung Kejagung.

“Perkara ini bukan main-main, karena banyak terselip rumor skandal penegakan hukum di balik kebakaran Gedung kejaksaan agung tersebut. Ini juga terkait marwah penegakan hukum di  Indonesia. Jangan sampai ada yang berkesimpulan kejadian ini adalah upaya untuk mengubur skandal besar penegakan hukum,” tegas politisi dari Fraksi PKS ini.

Dia berharap Bareskrim bekerja secara optimal untuk membongkar perkara ini. Aboe Bakar juga akan mendukung penuh Bareskrim mengungkap siapa saja pelakunya, apa motifnya, termasuk jika ada aktor intelektual di belakangnya.

“Semua harus diurai sampai ke akarnya. Tindakan yang secara sengaja membakar gedung penegak hukum adalah perbuatan terkutuk yang harus dijatuhi sanksi secara tegas. Jika tidak, ini akan menjadi preseden buruk penegakan hukum di Indonesia,” pungkasnya.

 


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)


2020 | WWW.RILIS.ID