logo rilis
DPR Menilai Kehidupan Buruh Makin Suram
Kontributor
Andi Mohammad Ikhbal
02 Mei 2018, 16:32 WIB
DPR Menilai Kehidupan Buruh Makin Suram
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma.

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, menegaskan kehidupan perburuhan semakin suram. Sebab, pemerintah secara terus-menerus mengorbankan kepentingan buruh lokal demi memuluskan kepentingan investasi asing. 

"Ini membuat kehidupan perburuhan menjadi suram. Celakanya, alih-alih melakukan penegakkan hukum yang tegas dan ketat, pemerintah justru kian melonggarkan aturan tentang tenaga kerja asing (TKA)," katanya, Rabu (2/5/2018).

Misalnya, lewat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, pemerintah telah menghapuskan kewajiban memiliki kemampuan berbahasa Indonesia bagi para pekerja asing.

Belum ada setahun, peraturan itu kembali diubah menjadi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015. Jika sebelumnya ada ketentuan bahwa setiap satu orang TKA yang dipekerjakan oleh perusahaan harus dibarengi dengan kewajiban merekrut 10 orang tenaga kerja lokal, maka dalam peraturan itu, ketentuan itu tidak ada lagi.

"Itu bukan regulasi terakhir yang merugikan kepentingan kaum buruh kita. Bulan lalu, tanpa kajian seksama atau melalui proses konsultasi yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, pemerintah justru meluncurkan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing," tambah dia.

Melalui Perpres TKA itu, pemerintah secara gegabah telah menghapus ketentuan mengenai Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Meskipun Perpres masih mempertahankan ketentuan tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). 

Namun, karena tak ada lagi IMTA, tidak ada lagi proses ‘screening’ atau verifikasi terhadap kebutuhan riil TKA. Menurut dia, kebijakan ini sangat ceroboh dan berbahaya, selain tentu saja melanggar ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kebijakan pemerintah terkait ketenagakerjaan yang saat ini kacau balau. Menurutnya, hanya demi mendatangkan dan menyenangkan investor, banyak aturan yang ditabrak.


500
komentar (0)