logo rilis
DPR Lamban, Presiden Diminta Terbitkan Perppu Terorisme
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
14 Mei 2018, 09:25 WIB
DPR Lamban, Presiden Diminta Terbitkan Perppu Terorisme
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Presiden Joko Widodo diminta segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemberantasan Terorisme (Perppu Terorisme). Soalnya, DPR RI lamban dalam menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Terorisme.

Dengan adanya perppu itu, tambah pengamat politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, aparat hukum memiliki kewenangan antisipastif terhadap perilaku dan pergerakan teroris dalam bentuk apapun. "Yang mengancam keselamatan setiap warga negara," ujarnya via siaran pers kepada rilis.id di Jakarta, Senin (14/5/2018).

Dalam perppu, menurutnya, Polri dan TNI juga diberikan kewenangan menangkap siapapun yang diduga merencanakan tindakan teroris dan tergabung dalam kelompok ekstremis. "Yang prosedurnya juga diatur dalam perppu ini," katanya.

Kemudian, imbuh dia, orang-orang yang terlibat langsung atau tidak dengan organisasi teroris diwajibkan mengikuti pembinaan deradikalisasi oleh pemerintah. Lalu, tiap Rukun Tetangga (RT) atau desa diwajibkan membentuk sistem keamanan lingkungan (siskamling) di bawah koordinasi Polsek setempat.

Emrus menegaskan, tak cukup lagi bagi aparat hukum hanya bertindak reaktif sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme. "Sebab, dengan alasan apapun, tindakan teroris sangat bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan kemanusiaan," tutupnya.

Editor: Fatah H Sidik


500
komentar (0)