Home » Peristiwa » Nasional

DPR: Kalau Reklamasi Jakarta Berlanjut Berarti Ada Negara dalam Negara

print this page Kamis, 9/11/2017 | 15:22

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menilai jika proyek reklamasi Teluk Jakarta terus dilanjutkan, maka hal ini berarti membiarkan proses berdirinya negara dalam negara. 

"Tidak boleh ada negara di dalam negara. Oleh karena itu reklamasi harus dihentikan," ujar Hermanto dikutip dari laman resmi DPR, Jakarta, Kamis (9/11/2017).

Hermanto mengungkapkan, Presiden Joko Widodo sebelumnya menyatakan tidak pernah mengeluarkan izin proyek reklamasi Teluk Jakarta, baik ketika dirinya masih menjabat sebagai gubernur Jakarta, maupun saat sudah menjadi Presiden.

"Jadi, kalau pengembang masih terus melakukan reklamasi, berarti ia merasa pulau reklamasi yang dibuatnya adalah miliknya, alias negara tersendiri yang tidak terikat dengan aturan negara Indonesia," papar Hermanto.

Karena merasa miliknya itulah, ujarnya, maka publik tidak bisa mengakses. Bahkan, ada penjaga pantainya.

"Jangankan mendarat ke pulau, baru mendekat saja publik sudah diusir oleh sang penjaga pantai. Sudah benar-benar mirip negara tersendiri," tuturnya.

Ia berharap, Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta terpilih harus mampu merealisasikan janji kampanyenya untuk menghentikan reklamasi.

"Sementara, untuk  yang sudah terlanjur selesai direklamasi, menurut saya negara harus menyitanya. Lalu dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat," tutupnya. 

Editor Eroby JF
Sumber ANTARA

Tags:

HermantoReklamasi Teluk JakartaReklamasi Jakarta

loading...