logo rilis
Kekurangan, DPR Desak Polri dan Kemendag Selidiki Stok APD COVID-19
Kontributor
Nailin In Saroh
22 Maret 2020, 11:25 WIB
Kekurangan, DPR Desak Polri dan Kemendag Selidiki Stok APD COVID-19
Anggota Komisi III DPR Fraksi PPP, Arsul Sani. FOTO: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani, menuturkan ditengah merebaknya pandemi COVID-19 pihaknya telah menerima keluhan dari para dokter dan tenaga medis di berbagai daerah yang kesulitan mendapatkan berbagai Alat Pelindung Diri (APD). 

Sehingga mereka terkendala dalam menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan penanggulangan penanganan wabah COVID-19 di daerahnya masing-masing. 

Karena itu, politisi PPP ini mendesak Polri dan Kemendag RI untuk melakukan penyelidikan stok APD di lapangan. Lantaran keberadaan sangat dibutuhkan oleh tenaga medis khususnya di daerah.

"Kalaupun ada APD pada supliernya maka harganya melonjak tidak masuk akal. Bukan hanya masker saja harganya ratusan ribu rupiah. Ada dokter yang infokan bahwa ada baju hazmat yang hanya sekali pakai (disposable) biasanya hanya puluhan ribu rupiah tapi kini ratusan ribu rupiah. Sedang baju hazmat yang bisa dicuci dan dipakai ulang sudah tembus satu juta," tegas Arsul Sani dalam keterangannya, Sabtu (21/3/2020).

Wakil Ketua MPR RI itu juga meminta Polri bekerja sama dengan PPNS dari Kementerian Perdagangan untuk turun menyelidiki apa saja yang dikeluhkan oleh para tenaga medis dan rumah sakit.  

"Memang bisa jadi kelangkaan APD itu karena stoknya menipis akibat permintaan melonjak pesat. Namun kemungkinan ini termasuk yang harus diselidiki. Perusahaan dan suplier APD itu kan tidak banyak, sehingga para penyelidik diharapkan tidak 
banyak menemui kesulitan," ungkapnya.

Sekjen PPP ini pun mendorong agar dalam proses penyelidikan itu Polri dan PPNS atau pejabat berwenang Kemendag turun mendatangi mereka. 

"Mengecek arus suplai-distribusi APD mereka dan melihat harganya di lapangan," jelasnya. 

Lebih lanjut, Arsul Sani mengingatkan ketentuan pidana dalam Pasal 107 dan 108 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dapat dipergunakan sebagai dasar hukum pidana materielnya. 

Dengan menggunakan Pasal 107 tersebut, Polri atau PPNS yang berwenang memproses hukum terhadap siapapun yang menimbun atau menyimpan barang penting seperti APD pada saat terjadi kelangkaan sedang barang tersebut dibutuhkan. 

Ancaman hukuman pidananya hingga 5 tahun penjara dan denda Rp50 milyar. "Sedangkan berdasarkan Pasal 108 UU 7/2014, mereka yang melakukan manipulasi data atau informasi mengenai barang penting seperti APD tersebut diancam pidana penjara  4 tahun dan denda Rp10 milyar," pungkas Arsul. 

 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID