logo rilis
DPR Ancam Bentuk Pansus Perpres Tenaga Kerja Asing, Kenapa?
Kontributor
Zul Sikumbang
26 April 2018, 13:39 WIB
DPR Ancam Bentuk Pansus Perpres Tenaga Kerja Asing, Kenapa?
FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Komisi IX DPR RI akan menagih komitmen pemerintah dalam menjalankan rekomendasi dari panitia kerja (Panja) TKA yang dibentuk 2016.

Kata Ketua Komisi IX Dese Yusuf mengatakan, meski sudah dibentuk panja, tapi tidak semua rekomendasi dijalankan oleh pemerintah.

“Kami mendesak pemerintah menjalankan rekomendsi tersebut jika tidak bisa maka bisa naik ke panitia khusus (pansus). Pansus itu bukan sesuatu mekanisme yang haram, itu biasa, artinya pansus melibatkan lintas instansi yang tentu lintas komisi. Imigrasi di komisi III misalnya, maka harus pansus, harus  dipimpin oleh pimpinan DPR,” kata Dede Yusuf di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (26/4/2018).

Dia menyebut, jika rekomendasi panja terbukti tidak dijalankan, maka akan ditingkatkan menjadi pansus. 

“Kami ingin meminta pemerintah jalankan dong rekomendasi panja, kalau tidak dijalankan juga maka bisa meningkatkan jadi Pansus,” imbuhnya.

Adapun rekomendasi Panja TKA antara lain pembentukan Satgas Pengawasan TKA yang melibatkan Polri, Badan Intelejen Nasional (BIN), Imigrasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pemerintah daerah (pemda), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

“Satgas ini belum dibentuk. Selama ini pemulangan TKA ilegal masih dilakukan imigrasi dan Kemenaker. Terus mencabut bebas via, karena bebas visa ini pintu masuk berbondong-bondongnya tanda kutip pekerja iegal,” katanya.

Rekomendasi lainnya adalah memperbanyak jumlah pengawas TKA yang saat ini jumlahnya sebanyak 1.963 orang, 

“Bagaimana mengawasi ratusan ribu perusahaan. Ada beberapa lagi, tapi intinya belum semua dilaksanakan,” katanya.

Editor: Elvi R


500
komentar (0)