logo rilis
DPR Akan Masukan Revisi UU Tipikor dalam Prolegnas
Kontributor
Tari Oktaviani
23 Mei 2018, 01:07 WIB
DPR Akan Masukan Revisi UU Tipikor dalam Prolegnas
Ketua DPR Bambang Soesatyo. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengaku akan berupaya memasukan revisi UU Tindak Pidana Korupsi ke dalam Prolegnas tahun 2018 ini. Menurutnya, lamanya UU Tipikor direvisi karena DPR mendahulukan UU yang lebih urgen.

Ia mengatakan, pihaknya akan me-review lagi mana saja UU yang bisa didahulukan untuk direvisi. Termasuk UU Tipikor yang menurutnya akan dipertimbangkan untuk diubah tahun ini.

"Kita lihat apakah nanti bisa digeser. Waktu kerja kami di DPR tinggal 11 bulan lagi mudah-mudahan bisa masuk," katanya di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Ia mengatakan, apa yang menjadi usulan KPK akan diakomodir oleh DPR. Seperti usulan masuknya pidana korporasi dalam UU tindak pidana korupsi.

"Sudah masuk apa yang menjadi aspirasi KPK. Sudah terakomodir di sana karena sudah dibahas dalam para akademisi. Dari para akademisi sudah ada, dari KPK sudah ada, dari stake holders lain sudah ada. Tinggal finalisasi bagaimana mekanisme DPR bersama pemerintah," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahadjo meminta Pimpinan DPR mengakomodir permintaan pihaknya untuk dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang Tipikor dan revisi UU KUHP. Ia mengatakan salah satu usulannya tentang tindak pidana korupsi di sektor swasta.

Hal ini lantaran penanganan korupsi swasta oleh KPK merupakan tindakl anjut ratifikasi pemerintah Indonesia terhadap United Nation Convention Against Corruption(UNCAC) atau Konvensi PBB tentang Antikorupsi. 

"UU Tipikor itu bagaimana kami bisa menyentuh, misalkan korupsi di sektor swasta," ujar Agus.

Editor: Yayat R Cipasang


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)