logo rilis

DPD Segera Masukkan RUU Perlindungan Hak Masyarakat Adat ke Baleg
Kontributor
Yayat R Cipasang
21 Juli 2018, 21:25 WIB
DPD Segera Masukkan RUU Perlindungan Hak Masyarakat Adat ke Baleg
Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Cirebon— Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono memaparkan bahwa dalam membangun sebuah negara perlu membangun melalui dua basis yaitu basis karakter manusianya dan basis kewilayahan. 

"Membangun negara perlu membangun basis manusia yang berada pada kearifan lokal. Kemudian basis kedua geografi atau wilayah menyangkut juga geopolitik dan geostrategi," ujar Nono dalam Fokus Group Discussion dengan tema Membangun Budaya Nasional Berbasis Bahari di Keraton Kasepuhan Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (22/7/18).

Dalam diskusi tersebut tampil juga di antaranya Sultan Sepuh Cirebon Pangeran Radja Adipati Arief Natadiningrat, Guru Besar Ilmu Sejarah UGM Bambang Purwanto dan sejarawan Anhar Gonggong.

Berkaitan dengan budaya bahari, kata Nono, saat ini DPD sudah menyusun RUU Perlindungan Hak Masyarakat Adat dan sudah diparipurnakan untuk diserahkan ke DPR dan disahkan menjadi undang-undang. Hal tersebut selaras dengan keinginan DPD dalam memperkuat dan memperkokoh ketahanan budaya menjadi ciri khas bangsa.

"Ada 3 alasan mengapa DPD berinisiasi menyusun RUU Perlindungan Hak Masyarakat Adat, pertama karena ada kekosongan payung hukum hak-hak masyarakat adat dan ulayat. Kedua karena kepentingan ekonomi, ketiga memperkokoh budaya nasional. Kita sudah siap masukkan ke Baleg untuk masuk Prolegnas 2018-2019," tukas Senator Maluku tersebut.

Selain itu, ia juga menyatakan bahwa perubahan kehidupan berbangsa pada era setelah reformasi merubah tata nilai dan kultur budaya. 

"Ini terkait bagaimana memperkokoh budaya nasional yaitu budaya bahari. Zaman Bung Karno menyebutkan bahwa Indonesia adalah benua maritim laut yang ditaburi oleh pulau, paradigma ini harus kita dengungkan lagi karena sudah sangat bias," lanjutnya.

Pada saat yang sama, Sultan Sepuh Arif Natadiningrat mengapresiasi kegiatan FGD dengan tema bahari tersebut. Mengingat Keraton Cirebon adalah Keraton yang berlokasi di pesisir sehingga cocok dengan tema tersebut.

"Budaya bahari kita luar biasa pada masa Sriwijaya, Majapahit, budaya bahari adalah budaya kerja keras, gotong royong, terbuka menerima segala masukan, dan toleran. Saya harapkan melalui FGD ini budaya bahari yang luntur ini mampu kembali diangkat sebagai kekuatan dan energi bangsa ini," kata Sultan Sepuh ini.

Senada dengan hal tersebut, sejarawan Anhar Gonggong menyatakan bahwa Indonesia ini dibangun oleh anak-anak muda terdidik dan tercerahkan. Anhar juga mengungkapkan bahwa fakta sejarah wilayah kerajaan-kerajaan di seluruh dunia juga berada di pesisir. 

"Bagaimana kita kembali menyatakan bahwa laut tidak memisahkan justru penyambung dan pemersatu dan masa depan kita ada di laut," tutur Anhar.

Guru Besar Ilmu Sejarah UGM Bambang Purwanto menekankan, masyarakat jangan mengartikan budaya bahari hanya laut yang menjadi objek utama.

"Kita jangan hanya memonopoli istilah bahari adalah budaya laut, tapi lebih mengartikan bahari adalah air, karena wilayah kita juga ada pesisir, daratan dan air yang di daratan, semua itu budaya kita," pungkasnya.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)