logo rilis
DPD Sebut Lion Air Jatuh lataran Ini
Kontributor

13 Desember 2018, 22:44 WIB
DPD Sebut Lion Air Jatuh lataran Ini
Wakil Ketua DPD Akhmad Muqowam Diskusi Panel ‘Menggugat Tanggung Jawab Pemerintah dan Lion Air Akibat Jatuhnya Lion Air JT-610 di Kampus UKI Atmaja. FOTO: Humas DPD

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Akhmad Muqowam menilai, peristiwa jatuhnya pesawat Lion Air JT610 tidak lepas dari lemahnya pengawasan pemerintah. Pemerintah semestinya menjamin sarana transportasi yang memenuhi persyaratan keselamatan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan penerbangan dan penegakan hukum. 

“Kesadaran hukum dunia penerbangan masih lemah sehingga diperlukan penegakan hukum di dunia penerbangan secara maksimal," kata Muqowam dalam Diskusi Panel ‘Menggugat Tanggung Jawab Pemerintah dan Lion Air Akibat Jatuhnya Lion Air JT-610’di Kampus UKI Atmajaya, Jakarta, Rabu (12/12/2018). 

Muqowam menjelaskan jika terjadi kecelakaan penerbangan, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bertugas melakukan investigasi, penelitian, penyelidikan lanjutan, laporan akhir dan memberikan rekomendasi dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan dengan penyebab yang sama. 

“Laporan dan rekomendasi dari KNKT tersebut wajib dan harus segera ditindaklanjuti oleh para pihak terkait," ujar senator dari Provinsi Jawa Tengah tersebut. 

Muqowam juga menjelaskan, DPD khususnya Komite II telah melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Perhubungan Udara, KNKT dan Lion Air untuk menindaklanjuti kasus tersebut pada 26 November 2018 lalu. Akhmad Muqowam meyayangkan walaupun  sudah banyak peraturan penerbangan contohnya UU Penerbangan, UU 2 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tokyo 1963, The Hague 1970 dan Montreal  1971, 1 Peraturan Pemerintah, 14 Peraturam Menteri, 20 Keputusan Pemerintah/Peraturan Dirjen, 1 Surat Edaran namun tidak menjamin keselamatan penumpangnya. 

“Banyak peraturan tapi tidak ada standard pelayanan penumpang, yang ada hanyalah untuk penumpang angkutan udara haji," jelas Muqowam. 

Agar tidak terjadi lagi peristiwa serupa berulang kali, lanjut Muqowam, perlu ada kesadaran semua pihak atau stakeholder untuk meninggikan budaya keselamatan transportasi atau dalam hal ini penerbangan. “Karena itu penting adanya harmonisasi fungsi regulator, operator dan penyedia jasa penerbangan, dalam sinergi yang simbiosis dan profesional," tandasnya.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID