logo rilis
Dorong Realisasi Jargas, 7 Hal Ini Jadi Catatan DPR
Kontributor
Nailin In Saroh
13 Februari 2018, 04:04 WIB
Dorong Realisasi Jargas, 7 Hal Ini Jadi Catatan DPR
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Pemerintah berencana menerapkan harga gas Tanah Air menjadi satu harga, layaknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga yang telah diterapkan. Artinya, seluruh masyarakat Indonesia, baik di kota hingga pelosok desa, bisa menikmati harga gas yang sama.

Upaya tersebut, didukung kesepakatan pemerintah untuk melakukan kajian mendalam terhadap pengaturan harga jaringan gas (jargas) rumah tangga satu harga. Pengaturan ini, dinilai bakal menciptakan keadilan sebagaimana diterapkannya kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga.

Plt Direktur Jenderal Migas, Ego Syahrial mengaku pihaknya siap melakukan kajian mendalam terkait pengaturan tersebut. Hasil kajian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kata dia, akan dilaporkan secara tertulis sebelum dibahas dalam rapat kerja dengan DPR selanjutnya.

"Memang, saya sedang mengkaji harga gas untuk Jargas satu harga di seluruh Indonesia, kami nanti akan lakukan jawaban tertulis dulu," kata Ego.

Adapun dalam rapat tersebut Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM, diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala BPH Migas dan Kepala SKK Migas untuk melakukan koordinasi antarinstansi terkait, termasuk BUMN Migas untuk menjamin tersedianya pasokan gas untuk kebutuhan domestik.

2. Komisi VII DPR RI mendesak Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala BPH Migas, dan Kepala SKK Migas membuat cetak biru tata kelola gas, di antaranya meliputi pembangunan infrastruktur gas dan LNG receiving terminal di Pantai Utara Jawa, sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan alokasi, distribusi, dan harga gas nasional.

3. Komisi VII DPR RI meminta Kepala BPH Migas untuk menyampaikan data secara detail pemenang dan waktu tender terkait investasi gas bumi melalui pipa dan menyampaikan kepada Komisi VII DPR RI.

4. Komisi VII DPR RI mendesak Kepala BPH Migas, agar lebih cermat dan seksama melakukan studi dan perencanaan pembangunan infrastruktur gas, agar tidak terjadi persoalan seperti pada pembangunan jaringan pipa gas yang belum dapat dilaksanakan, karena persoalan cadangan gas bumi yang tidak cukup, serta belum adanya kepastian pengembangan lapangan CBM dan Shale Gas.

5. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas dan Kepala BPH Migas, dalam pengelolaan gas bumi domestik untuk percepatan perwujudan ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan dan pembangunan infrastruktur gas bumi melalui kerja sama operasi infrastruktur dan niaga, yang dimiliki oleh PGN dan Pertagas di seluruh wilayah Tanah Air, termasuk melakukan penugasan Pemerintah.

6. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas dan Kepala BPH Migas segera menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah terkait dengan masalah Kalimantan Jawa Gas, agar tidak menghambat investasi pembangunan pipanisasi lainnya.

7. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas, Dirut PT Pertamina Gas dan Dirut PT PGN, untuk menuntaskan permasalahan kebijakan gas domestik dan jaringan gas dalam Panja Migas Komisi VII DPR R

Editor:




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID