logo rilis

Dorong Pertukaran Informasi Keuangan, DJP Umumkan 79 Yurisdiksi
Kontributor

05 April 2018, 19:29 WIB
Dorong Pertukaran Informasi Keuangan, DJP Umumkan 79 Yurisdiksi
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Direktur Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan daftar yurisdiksi partisipan dan yurisdiksi tujuan pelaporan, serta daftar jenis lembaga keuangan nonpelapor, dan jenis rekening keuangan yang dikecualikan.

Untuk pertukaran informasi keuangan yang akan dilaksanakan pada 2018, terdapat 79 yurisdiksi yang termasuk dalam daftar partisipan. Yurisdiksi partisipan adalah, yurisdiksi asing yang terikat dengan pemerintah Indonesia untuk menyampaikan informasi keuangan secara otomatis, berdasarkan perjanjian internasional internasional.

Masuk dalam daftar yurisdiksi yang akan menyampaikan informasi keuangan kepada Indonesia antara lain, Australia, Belanda, Bermuda, British Virgin Island, Cayman Islands, Hong Kong, Inggris, Jepang, Luxembourg, Panama, Republik Rakyat Tiongkok dan Singapura.

Daftar jenis lembaga keuangan nonpelapor dan jenis rekening keuangan yang dikecualikan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 19/PMK.03/2018.

Saat ini, terdapat 146 yurisdiksi yang telah menyatakan komitmen untuk melaksanakan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEOI). Sebanyak 102 yurisdiksi, termasuk Indonesia telah menyatakan komitmen untuk menerapkan AEOI pada 2017 atau 2018, sedangkan sisanya akan menerapkan pada 2019 atau 2020 (3 yurisdiksi) atau pada waktu yang belum ditentukan (41).

Dari jumlah 101 yurisdiksi, selain Indonesia yang telah atau akan menerapkan AEOI pada 2017 atau 2018, terdapat 22 yurisdiksi yang belum memenuhi persyaratan, di mana lima di antaranya masih harus menandatangani Bilateral Competent Authority Agreement. Dengan demikian hanya 79 yurisdiksi yang memenuhi kategori sebagai yurisdiksi partisipan.

Dari 79 yurisdiksi partisipan tersebut, Indonesia akan melakukan pertukaran secara timbal balik atau resiprokal dengan 69 yurisdiksi tujuan pelaporan pada September 2018. Sisa 10 yurisdiksi lain terdiri dari lima yurisdiksi yang memilih untuk mengirimkan informasi kepada Indonesia secara nonresiprokal, yaitu tanpa meminta informasi dari Indonesia, pada September 2018, dan lima yurisdiksi yang akan bertukar secara resiprokal mulai September 2019.

Daftar yurisdiksi partisipan dan yurisdiksi tujuan pelaporan akan diperbarui sesuai dengan perkembangan jumlah yurisdiksi yang terikat dalam perjanjian internasional dengan pemerintah Indonesia untuk pertukaran informasi keuangan secara otomatis.

Melalui pengumuman ini DJP menegaskan bahwa Indonesia telah siap sepenuhnya untuk melaksanakan AEOI, dan secara konsisten akan memanfaatkan UU Nomor 9 Tahun 2017  termasuk skema AEOI di dalamnya, sebagai instrumen penting dalam sistem perpajakan untuk mendorong kepatuhan sukarela dari masyarakat dan Wajib Pajak.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)