logo rilis
Dorong Investasi di Sektor Pertanian, Kementan Deregulasi Peraturan
Kontributor
Kurniati
15 Mei 2018, 01:01 WIB
Dorong Investasi di Sektor Pertanian, Kementan Deregulasi Peraturan
FOTO: Humas Kementan

RILIS.ID, Bandarlampung— Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengubah atau menderegulasi sejumah peraturan agar investasi di sektor pertanian semakin mudah dan dapat menciptakan daya tarik bagi investor.

Menurut Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, melalui Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri, pihaknya telah menerapkan kebijakan-kebijakan yang mempermudah dan menciptakan daya tarik investor baik dari dalam maupun luar negeri. 

"Karena sebagai negara agraris, tentunya usaha di sektor pertanian menjadi bidikan tersendiri bagi para investor," katanya ketika Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Barat Kadin Indonesia, Senin (14/5/2018).

Kebijakan untuk deregulasi beberapa peraturan tersebut, kata Kuntoro, berlaku bagi peraturan yang menghambat proses investasi, tanpa menghilangkan kualitas pengelolaan industri pertanian. 

Di antaranya dengan menindaklanjuti Perpres Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dengan melakukan pencabutan Peraturan Menteri Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian di sektor pertanian (Permentan Nomor 10/Permentan/RC.200/3/2018) dengan rincian 241 Permentan/Kepmentan telah disesuaikan dengan perkembangan dan memberikan kemudahan dalam pelayanan serta 50 Permentan/Kepmentan dicabut. 

Selain itu, ada beberapa kebijakan lainnya yang membuka ruang bagi investasi. 

"Kita sudah memangkas sekitar 140 an perizinan dan itu bisa meningkatkan dunia usaha kita saat ini", papar Boga, begitu ia akrab disapa.

Kita melakukan deregulasi untuk menaikkan investasi dan sampai saat ini, investasi kita sampai dengan deregulasi dilakukan sudah meningkat 42,94 persen, kata Boga.

Ia optimistis, sebagai negara agraris Indonesia mampu berbicara banyak di dunia Internasional sebagai negara digdaya dengan menguasai sektor pangan. 

"Kita sebagai negara agraris, kita kuasai saja 25 persen pangsa pangan otomatis akan menjadi negara digdaya," jelasnya.

Beberapa performa positif dari sektor pertanian seharusnya mampu meningkatkan iklim investasi serta pertumbuhan ekonomi. 

"Ada kontribusi sekitar 27,14 persen GDP yang berasal dari sektor pertanian. Untuk mewujudkan kedaulatan pangan, dilakukan beberapa upaya dalam aspek operasional yakni peningkatan ketahanan pangan, swasembada pangan, kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani ini kita lakukan beberapa tahap kegiatan misalnya tahun 2015 hingga 2018 fokus pada ketahanan (pangan) dan swasembada. Seterusnya kita fokus pada kedaulatan pangan, kemudian kita mengarah pada ekspor menuju peningkatan kesejahteraan petani dan sektor pertanian menjadi sektor yang memberikan devisa kepada negara," jelas Boga.

Sebelumnya, Ketua Kadin Provinsi Lampung, Muhammad Kadafi menjelaskan pentingnya pengembangan sektor pertanian untuk memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Bicara Sumatera tidak lepas dari posisi agraris dengan sektor-sektor wisata kita di pertanian baik itu kopi, lada dan sebagainya. Ini menjadikan fokus Kadin, bagaimana sektor-sektor pertanian dapat dikembangkan bukan hanya mengekspor produk-produk mentah. Bagaimana Lampung siap menciptakan produk (olahan) menjadikan pertumbuhan ekonomi meningkat," ujar Kadafi.

Kegiatan Rakorwil Kadin yang diselenggarakan di Lampung ini menghadirkan narasumber dari Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Perdagangan, Didik J. Rachbini dan Ketua LP3E Kadin Indonesia.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)