logo rilis
Dokumen Ini Tunjukkan Pemerintah 'Tak Serius' Bahas RUU Terorisme
Kontributor
Sukardjito
15 Mei 2018, 08:24 WIB
Dokumen Ini Tunjukkan Pemerintah 'Tak Serius' Bahas RUU Terorisme
Surat Kemenkumham meminta penundaan Rapat Pembahasan RUU Terorisme

RILIS.ID, Jakarta— Pembahasan revisi Undang-Undang 15 Tahun 2013 tentang Tindak Pidana Terorisme alot dikarenakan sikap pemerintah sendiri yang meminta penundaan.

Dalam dokumen yang diperoleh rilis.id, pemerintah lewat Kementerian Hukum dan HAM mengirim surat sebanyak tiga kali di medio Januari 2017 dan November 2017 ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

Pemerintah beralasan, seperti tertuang dalam surat Ditjen Pertauran Perundang-Undangan Kemenkumham dengan nomor PPE.PP.01.02-10 tertanggal 9 Januari 2017, termaktub kalimat "Pemerintah meminta waktu dan meminta rapat Panja RUU tentang Tindak Pidana Terorisme untuk dijadwalkan kembali karena ada beberapa substansi yang krusial yang perlu mendapatkan kesepakatan para pimpinan instansi/lembaga terkait, serta arahan Bapak Menteri Hukum dan HAM".

Sementara dalam laporan singkat rapat Panja RUU Terorisme, tertanggal 7 Februari 2017, ada catatan dalam rapat tersebut yakni penegasan bahwa pembahasan RUU perubahan UU Terorisme mengalami kendala teknis, yaitu penundaan dari pemerintah untuk melakukan rapat pembahasan. 

Menanggapi sikap pemerintah yang tarik ulur pembahasan RUU Terorisme, Menkopolhukam, Wiranto, memastikan, pemerintah dan DPR sudah tidak ada lagi perbedaan pandangan mengenai substansi RUU Terorisme. Termasuk soal definisi terorisme.

"Tidak ada lagi perbedaan definisi semuanya tinggal dibahas. Kami juga meminta bantuan DPR untuk mempercepat pembahasan ini," kata Wiranto di Jakarta, Senin (14/5/2018).

Wiranto meyakinkan, UU Terorisme yang baru sangat penting dan urgen. Sudah dalam kondisi kegentingan yang memaksa. Tapi bukan berarti dengan perppu solusinya.

"Aparat bukan dipersenjatai tetapi dengan UU ini aparat diberikan otoritas dan kewenangan. Jangan sampai aparat menangani teroris dengan tangan terborgol," kata Wiranto.

Wiranto juga meyakinkan, terbitnya UU Terorisme yang baru, Indonesia tidak akan menjadi junta militer. Menurutnya, kekhawatiran itu tidak relevan karena sudah berakhir seiring reformasi.

"Masa itu sudah lewat. Tidak perlu khawatir," pungkasnya.

Sementara hingga berita ini diturunkan, Menkumham, Yasonna Laoly belum mengkonfirmasi ihwal tersebut. Rilis.id telah mengirimkan pesan singkat kepada menteri asal PDIP itu dan belum ada balasan.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)