logo rilis
DKPP Terima Hingga 500an Aduan Pelanggaran Pilkada
Kontributor

14 Juli 2018, 18:15 WIB
DKPP Terima Hingga 500an Aduan Pelanggaran Pilkada
Ketua DKPP, Muhammad di acara Kemendagri. FOTO: Dok Kemendagri.

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Muhammad, menyebutkan bahwa sudah ada sekitar 400-500an laporan atas dugaan pelangaran etik penyelenggara pemilu pasca-Pilkada 2018.

"Kebanyakan pelapor kecewa terhadap KPU dan Bawaslu kemudian melaporkan ke DKPP," kata Muhammad di acara diskusi Kemendagri, kemarin.

Sebelum melayangkan laporan dugaan pengaduan, kata Muhammad, pelapor juga sudah mendaftarkan gugatan mereka ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain itu, laporan pengaduan kebanyakan dilayangkan terkait penetapan kepala daerah pemenang Pilkada, baik yang ditetapkan KPU RI, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota serta Bawaslu.

"Dari situ seolah slogan 'Siap Kalah dan Siap Menang' rupanya tidak seperti kenyataannya. Para kontestan yang kalah pasca-penetapan malah menggugat," imbuh Muhammad. 

Mantan Ketua Bawaslu tersebut melanjutkan, tidak semua laporan atas dugaan pelanggaran tersebut akan disidangkan DKPP. Jajaran DKPP pasti akan mendalami bukti yang ada.

Muhammad berharap, pada pelaksanaan Pemilu di masa mendatang, seluruh penyelenggara bisa meminimalisir tata kelola pemilu yang masih terdapat kelemahannya. 

"Lemahnya tata kelola pemilu tersebut, rentan menghilangkan hak berpolitik seseorang," tambah dia. 

Dirinya juga menyebutkan terdapat lima provinsi yang mendapat laporan pengaduan tertinggi. Yakni, Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID