logo rilis

DKPP Copot Ketua KPU Puncak, dan Ketua Panwas Aceh Tenggara
Kontributor

22 Februari 2018, 20:19 WIB
DKPP Copot Ketua KPU Puncak, dan Ketua Panwas Aceh Tenggara
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pencopotan terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Puncak, Papua, dan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Aceh Tenggara, Aceh.

Pencopotan Manase Wandik selaku Ketua KPU Puncak diambil melalui sidang pembacaan putusan DKPP. Terhadap putusan itu, DKPP meminta KPU Puncak segera melaksanakan putusan tersebut paling lambat sepekan ke depan.

"Memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 hari sejak dibacakan," kata Harjono di kantor DKPP, Jakarta, Kamis (22/2/2018).

DKPP juga memerintahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi putusan majelis hakim DKPP tersebut.

"Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini," katanya.

Persidangan dipimpin Ketua DKPP Harjono, dan anggota majelis Muhammad, Teguh Prasetyo, Ida Budhiati, dan Alfitra Salam.

DKPP juga memberikan sanksi sama terhadap beberapa penyelenggara pemilu lainnya

Di antaranya, Mahidin Atin Desky, selaku Ketua Panwaslu Aceh Tenggara, Aceh; Tahlib, Ketua Panwascam Tapalang Barat, Mamuju, Sulawesi Barat; dan Zul Hendriawan, anggota Panwascam Duripoku, Mamuju Utara, Sulawesi Barat.

Selain itu, DKPP juga menjatuhi sanksi berupa peringatan keras terhadap Cecep Rahmat Nugraha, Riyana S Komarudin, dan Asep Nurfalah. Masing-masing sebagai ketua dan anggota Panwaslu Bandung Barat, Jawa Barat.

Sedangkan I Wayan Jondra selaku anggota  KPU Provinsi Bali, mendapatkan sanksi peringatan dari DKPP.

Editor:




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID