Home » Inspirasi » Wawancara

Djoko Udjianto, Umat Budha Dunia Harus 'Naik Haji' ke Indonesia

print this page Rabu, 6/12/2017 | 20:55

Ketua Komisi X DPR Djoko Udjianto. FOTO: jurnalparlemen.com

KEDUTAAN Besar Indonesia di negara-negara sahabat tak mampu mempromosikan wisata Indonesia secara optimal. Sebab, pemerintah tidak memberikan alokasi anggaran yang memadai untuk mempromosikan wisata Indonesia di luar negeri.

Di sisi lain, pemerintah ingin meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Targetnya, untuk tahun 2018 kunjungan wisatawan mancanegara 17 juta orang dan 270 juta wisatawan dalam negeri.

Apakah minimnya anggaran tersebut sepenuhnya 'kesalahan' pemerintah atau DPR juga memberikan kontribusi serupa lewat politik anggarannya? Untuk mengetahui lebih jauh persoalan yang terjadi, reporter rilis.id Zul Sikumbang mewawancarai Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto yang membidangi pendidikan, pemuda dan olahraga serta pariwisata baru-baru ini.

Sebenarnya seperti apa teknis promosi pariwisata Indonesia di luar negeri?

Kadang-kadang saya itu sedih, saya kan awalnya dari Komisi I DPR dan tahu persis mengenai bagaimana duta besar itu 'menjual' Indonesia tercinta ini di mata turis. Untuk meningkatkan pariwisata itu teryata tidak ada dananya. Mestinya diberi kemudahan, kalau perlu ada display, ini loh keindahan Bali, Yogyakarta, Padang, Aceh atau Raja Ampat. 

Mereka nggak ada dana. Paling banyak, satu atau dua kedutaan yang bisa kerja sama dengan BUMN seperti di Jepang tetapi di Suriname tidak ada sama sekali padahal di sana banyak keturunan Indonesia, orang Jawa yang kaya-raya. Kedutaan nggak punya dana.

Deplu tidak mengalokasikan dana untuk itu?

Ya, tidak terkaver di anggaran Kementerian Luar Negeri. Mestinya, semua duta besar dikasih tugas lagi sebagai marketer di bidang pariwisata, di bidang industri, di bidang investasi. Kedutaan yang ada sekarang tidak lebih cuma menjalankan fungsi perwakilan saja. Tidak ada dana untuk menjual Indonesia. Saya tidak menyalahkan mereka karena memang tidak punya biaya untuk mengakses itu. Itu mayoritas, hampir 80 persen kedubes tak punya duit utuk ngurus wisata, saya sudah keliling.

Apakah ini akan jadi rekomendasi untuk pemerintah?

Pasti. Saya kebetulan dari Komisi I, jadi akan saya bawa kondisi itu ke Kemenpar. Ini loh, potretnya yang terjadi di kedubes kita.

Contoh kongkret yang bisa dilakukan Kedutaan Indonesia di luar negeri seperti apa?

Negara lain bisa ngomong Truly Asia,  The Real Asia, kenapa kita tidak. Saya tidak punya pikiran negatif ya, kalau orang Budha belum datang ke Candi Borobudur, nggak afdhollah. Kalau Islam kan jelas, kalau sudah mampu membiayai diri ya ke Mekkah. Sempurnakanlah agamamu dengan naik haji itu nggak usah promosi. Yang namanya wisata religi masuk ke Mekkah itu sampai kita antre.

Maksudnya kalau umat Budha ya 'naik hajinya' ke Indonesia?

Di dunia ini, agama terbesar itu salah satunya Budha, kenapa kita tidak membidik itu. Kita punya candi yang terbesar di dunia, candi Budha. Kenapa kita tidak ngomong ke umat Budha, kalau kamu itu belum lihat Candi Borobudur, kebudhaan-mu kuranglah. Kan itu tidak melanggar agama dia. 

Orang yang mendirikan Borobudur adalah biksu-biksu zaman dulu. Nah, di situ Borobudur dibenahi, dipoles lagi penginapannya, fasilitasnya, transportasinya, kulinernya. Kenapa tidak kita jual seperti di Thailand, Tiongkok dan sebagainya.

Perlukah kebijakan bebas visa untuk pariwisata?

Itu perlu dievaluasi. Sebab pemberian bebas visa harus mendapatkan keuntungan juga buat Indonesia di berbagai bidang seperti industri, perdagangan dan wisata. Misalnya dalam wisata, masak kita kasih bebas visa ke negara-negara yang penduduknya lebih miskin dari Indonesia. Apa untungnya kalau begitu.

Penulis Zul Sikumbang
Editor Yayat R Cipasang

Tags:

wawancara komisi x kemlu pariwisata