Home » Fokus

Divestasi Freeport Inkonstitusional?

print this page Selasa, 17/10/2017 | 18:06

ILUSTRASI: Hafidz Faza

 

ANGGOTA Komisi VII DPR RI Kurtubi menilai, kesepakatan divestasi saham PT Freeport Indonesia bertentangan dengan amanah pasal 33 UUD NRI 1945.

"Persoalan divestasi 51 saham PT Freeport Indonesia harus didudukkan secara proporsional," kata Kurtubi pada diskusi "Dialektika Demokrasi: Divestasi Saham Freeport Indonesia" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (31/8/2017).

Menurut Kurtubi, PT Freeport Indonesia berada di Indonesia dan mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan pasal 33 UUD NRI 1945, menurut dia, mengamanahkan, bahwa sumber daya alam di Indonesia dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. "Kenapa Negara Indonesia harus membayar saham divestasi hingga 51 persen terhadap PT Freeport Indonesia? Kenapa Negara Indonesia harus membayar untuk kekayaan alam Indonesia," katanya. 

Menurut dia, kalau Indonesia membayar saham divestasi, artinya membayar untuk harta kekayaannya sendiri, hal itu adalah melanggar konstitusi. "Agar disampaikan kepada Freepot Indonesia bahwa negara tidak boleh melanggar konstitusinya sendiri," katanya.

Kurtubi mengusulkan, menyikapi wacana 51 persen saham PT Freeport Indonesia ini agar dicari solusi yang saling menguntungkan kedua belah pihak, misalnya PT Freeport Indonesia membangun smelter di Gresik dan Sumbawa.

Smelter adalah fasilitas pengolahan hasil tambang yakni pembersihan mineral logam dari pengotor dan pemurnian sehingga dapat meningkatrkan kandungtan logam seperti emas, nikel, tembaga, timah, dan perak, hingga mencapai tingkat pemenuhan standar sebagai bahan baku produk akhir.

Di Sumbawa, kata dia, ada perusahaan pertambangan yang fasilitasnya dapat dimanfaatkan untuk pembersihan dan pemurnian dari hasil tambang di PT Freeport. Pertimbangan lainnya, katanya, Sumbawa adalah daerah minus sehingga ada pemerataan pembangunan daerah di Indonesia.

"Dengan pengolahan konsentrat dari PT Freeport di Sumbawa, maka limbahnya masih dapat untuk industri lainnya, sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah," katanya.

Kurtubi menegaskan, jika PT Freeport Indonesia tidak mau menyepakati usulan solusi saling menguntungkan tersebut, Negara Indonesia dapat mengevaluasi perpanjangan kontraknya.

Untuk Kesejahteraan rakyat

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan berharap, pelepasan 51 persen saham PT Freeport Indonesia kepada Pemerintah Indonesia harus berdampak pada kesejahteraan rakyat. Menurutnya, bertambahnya kepemilikan Indonesia di perusahaan tersebut dapat dinikmati rakyat Indonesia.

"Harapannya kita kembalikan ke bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat," kata Taufik Kurniawan di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2017) lalu.

Taufik juga mencatat, proses divestasi itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

"Mekanismenya setelah tadi saya baca, kembalikan ke mekanisme perundang-undangan kita dan juga kembalikan kepada nilai-nilai pancasila sebesarnya-sebesarnya untuk rakyat," pungkasnya.

Penulis Danial Iskandar

Tags:

fokusfreeportdivestasi sahamkurtubitaufik kurniawan

loading...