logo rilis
Ditetapkan Tersangka, Politisi Demokrat Amin Santono Ditahan KPK
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
06 Mei 2018, 11:05 WIB
Ditetapkan Tersangka, Politisi Demokrat Amin Santono Ditahan KPK
FOTO: RILIS.ID/ Indra Kusuma.

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Amin Santono setelah ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan suap terkait pembahasan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada Rancangan APBN-Perubahan 2018.

KPK menahan Amin beserta tiga tersangka lainnya yakni Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Yaya Purnomo dan Eka Kamaludin selaku pihak swasta, serta pemberi suap dari pihak kontraktor Pemkab Sumedang Ahmad Ghiast.

"Penahanan dilakukan 20 hari ke depan sejak hari ini Sabtu 5 Mei 2018," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Minggu (6/5/2018).

Amin Santono sendiri ditahan di rumah tahanan (rutan) cabang KPK di belakang gedung Merah Putih. Sementara Yaya Purnomo dan Eka Kamaludin ditahan di rutan cabang KPK di Pomdam Guntur Jaya. Sedangkan Ahmad Ghiast ditahan di rutan Polres Jakarta Pusat.

Kempat tersangka itu tidak berkomentar mengenai kasusnya saat dibawa keluar dari gedung KPK menuju rutan masing-masing. KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada keempatnya pada Jumat (4/5) malam di Jakarta dan Bekasi.

Sebelumnya, KPK menetapkan Amin Santono sebagai tersangka suap. Ia diduga bersama-sama Yaya Purnomo dan Eka Kamaludin selaku pihak swasta menerima suap dari pihak kontraktor Pemkab Sumedang, Ahmad Ghiast.

"Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Anggota DPR RI secara bersama-sama terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN P TA 2018, KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan 4 orang tersangka," kata wakil ketua KPK Saut Situmorang.

KPK menduga ada penerimaan total Rp500 juta yang merupakan bagian dari 7 persen komitmen fee yang dijanjikan dari 2 proyek di Pemkab Sumedang senilal total sekitar Rp25 miliar. Jika dihitung, komitmen fee diperkirakan sekitar Rp1,7 miliar.

Menurutnya, uang tersebut diberikan oleh kontraktor Pemkab Sumedang Ahmad Ghiast (AG) kepada Amin Santono (AMS) sebesar Rp400 juta pada 4 Mei 2018 sesaat sebelum KPK lakukan tangkap tangan. Selain Amin, Ahmad juga memberikan Rp100 juta melalui transfer kepada Eka Kamaludin (EKK) selaku pihak swasta lainnya. Adapun sumber dana diduga berasal dari para kontraktor di lingkungan Pemkab Sumedang.

"AG diduga berperan sebagai koordinator dan pengepul dana untuk memenuhi permintaan AMS," katanya.

Kedua proyek tersebut proyek pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di kabupaten Sumedang senilai Rp4 miliar dan proyek di Dinas PUPR Kab. Sumedang senilai Rp21,850 miliar.

Sebagai pihak yang diduga penerima yakni AMS, EKK, YP disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberamasan Tindak Pldana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, AG disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah doubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto Pasal 55 ayat 1.

Sumber: Antara


500
komentar (0)