logo rilis

Ditahan KPK, Wali Kota Mojokerto Bersyukur
Kontributor
Tari Oktaviani
09 Mei 2018, 23:35 WIB
Ditahan KPK, Wali Kota Mojokerto Bersyukur
Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus. FOTO: RILIS.ID/Tari Oktaviani

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memutuskan untuk menahan Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus. Ia sebelumnya sudah lama ditetapkan sebagai tersangka memberikan hadiah atau janji kepada pimpinan DPRD Kota Mojokerto.

Mas'ud mengaku bersyukur karena bisa menjalani proses pemeriksaan di KPK sejak menjadi saksi, tersangka hingga akhirnya menjadi tahanan KPK. Bahkan, ia menegaskan akan bersikap kooperatif ke depannya terhadap proses penegakan hukum.

"Saya merasa bersyukur pada Allah SWT, karena bisa mengikuti proses ini sampai dengan penahanan. Semoga lancar untuk hari-hari berikutnya," kata Mas'ud di gedung KPK, Jakarta, Rabu (9/5/2018).

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Walikota Mojokerto, Mas'ud Yunus (MY) sebagai tersangka kasus korupsi. Dia diduga bersama-sama dengan tersangka Wiewit Febriyanto (WF) selaku Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Mojokerto, memberikan hadiah atau janji kepada pimpinan DPRD Kota Mojokerto.

Adapun tujuannya, dikatakan Febri, untuk memuluskan APBD pada Dinas PUPR tahun anggaran 2017. Padahal, lanjutnya, seorang penyelenggara negara tidak diperkenankan memberi sesuatu dengan maksud dan tujuan tertentu.

"Diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya," kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/11/2017).

Mas'ud sebagai pihak yang diduga memberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tak hanya itu saja Dia juga dikenakan Pasal 55 KUHP.

"Dalam putusan terhadap terdakwa WF yang dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 10 November 2017, terkait dengan pembuktian Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, hakim sependapat dengan jaksa penuntut umum bahwa ada perbuatan kerja sama dan niat yang diinsafi antara WF dan MY untuk memenuhi permintaan anggota DPRD Kota Mojokerto," tutur Febri.

Diketahui kasus ini bermula dari OTT yang dilakukan KPK pada pertengahan Juni 2017 lalu. Dari empat tersangka yg sudah diproses sebelumnya, WF telah divonis dgn pidana 2 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider enam bulan kurungan. 

Sedangkan tiga tersangka lainnya, pimpinan DPRD Kota Mojokerto sedang menjalani proses Pengadilan Tipikor Surabaya.

Editor: Sukma Alam


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)