logo rilis
Ditahan KPK, Pencalegan Bowo Sidik Berpeluang Dibatalkan KPU
Kontributor
Nailin In Saroh
31 Maret 2019, 18:45 WIB
Ditahan KPK, Pencalegan Bowo Sidik Berpeluang Dibatalkan KPU
Bowo Sidik Pangarso di KPK

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemilihan Umum (KPU) membenarkan nama tersangka KPK, Bowo Sidik Pangarso, masih ada dalam Daftar Calon Tetap (DCT) surat suara pemilihan legislatif (pileg) Pemilu 2019. Pasalnya, surat suara Pemilu 2019 sudah dicetak sejak lama.

Meski Begitu, status pencalonan Bowo itu berpeluang dibatalkan setelah ada putusan hukum yang berkekuatan tetap (inkracht).

Diketahui, politisi Partai Golkar yang juga merupakan anggota Komisi VI DPR RI itu kembali mencalonkan diri diri sebagai caleg DPR RI 2019-2024, Dapil Jawa Tengah II, meliputi Demak, Jepara dan Kudus.

Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menuturkan, nama Bowo tidak akan dikeluarkan atau dicoret dari surat suara, jika tidak ada pemberitahuan resmi dari parpol pengusungnya. 

Pemberitahuan resmi yang dimaksud adalah surat resmi soal pemberhentian Bowo sebagai anggota parpol. Dengan begitu, nama Bowo tetap bisa dicoblos atau dipilih dan suaranya tetap sah dalam pemilu. 

"Nanti seperti di Pilkada, misalnya calon di Tulungagung yang menjadi tersangka KPK bisa menang sebagai kepala daerah. Kemudian di Pilkada Maluku Utara juga kondisinya sama. Artinya mencoblos yang bersangkutan tetap sah dan suaranya memang untuk dia," ujar Hasyim, Minggu (31/3/2019).

Namun, lanjut Hasyim, kondisinya berbeda jika Bowo kemudian tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai caleg. Jika demikian, suara dia akan masuk untuk parpol pengusungnya.

Hasyim menjelaskan sampai saat ini masih ada potensi Bowo TMS sebagai caleg. Ini bisa terjadi jika ada surat keputusan resmi pemberitahuan dari parpol yakni Partai Golkar terkait pemberhentian Bowo sebagai anggota. 

"Surat itu disampaikan kepada KPU. Nanti akan jadi pertimbangan untuk membatalkan sebagai caleg. Sebab, salah satu syarat caleg adalah dia merupakan anggota parpol," jelas Hasyim.

Hasyim mengungkapkan dua penyebab pencalegan seseorang bisa dibatalkan. Pertama, individu terjerat pidana Pemilu dan sudah ada status hukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrahct). Kedua, jika individu TMS sebagai caleg.

"TMS itu kan macam-macam. Bisa karena keanggotaan, bisa karena putusan pengadilan perkara pidana yang di luar pidana pemilu, karena meninggal dunia dan sebagainya," sambung Hasyim.

Menurut Hasyim, meski saat ini Partai Golkar telah menyatakan memberhentikan Bowo Sidik Pangarso sebagai anggota parpol, harus tetap ada surat pemberitahuan ke KPU. Namun, dia mengungkapkan sampai saat ini belum ada komunikasi apapun terkait Bowo oleh Partai Golkar ke KPU.

"Belum itu. Namun, bukan berarti KPU menunggu surat itu. Kami tidak menunggu sebab urusan pencalegan itu domainnya parpol. Kalau parpol serahkan surat ke KPU ya kami proses, kalau tidak ya tidak akan kami apa-apakan," tukas Hasyim.

Bowo Sidik Pangarso ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dugaan suap terkait dengan kerja sama pengangkutan bidang pelayaran untuk kebutuhan distribusi PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) dengan PT Humpus Transportasi Kimia (HTK). 

Selain Bowo, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya yakni pihak swasta Indung sebagai penerima suap dan Marketing Manager PT HTK, Asty Winasti sebagai pemberi suap.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID