logo rilis
Dishub Jatim Persingkat Penutupan Jalan untuk Angkutan Logistik
Kontributor
Budi Prasetyo
24 Mei 2018, 03:01 WIB
Dishub Jatim Persingkat Penutupan Jalan untuk Angkutan Logistik
Pembatasan angkutan logistik selama Lebaran. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Surabaya— Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Lalu Lintas Dishub Jatim Isa Ansori mengatakan, pihaknya mempersingkat pembatasan angkutan barang saat arus mudik dan balik 2018. Pembatasan ini diaggap lebih efektif.

“Ini agak berbeda dibanding tahun kemarin. Jadi pembatasan angkutan barang di luar angkutan sembako, air dan BBM itu pembatasannya mulai tanggal 12 Juni pukul 00.00 sampai 14 Juni jam 24.00 WIB,” ujar Isa di Surabbaya, Rabu (23/5/2018).

Pemberlakuan pembatasan tersebut lebih singkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kalau pada tahun lalu berlaku satu minggu yaitu H-4 sampai H+4 Lebaran. Pada arus mudik 2018, angkutan barang dilarang melintas H-3 sampai H-1. “Itu untuk pra-Lebaran. lalu pasca Lebaran batasannya adalah dari tanggal 22 Juni sampai 24 Juni. Atau H+6 sampai H+8,” jelasnya. 

Menurut Isa, aturan ini lebih efektif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, waktu yang dipilih untuk dilakukan larangan melintas telah sesuai dengan masa puncaknya. Baik itu di arus mudik maupun arus balik. Pihaknya menilai tiga hari sebelum Lebaran dan tujuh hari setelah Idulfitri ditengarai menjadi puncak padatnya kendaraan pemudik melintas.

Sekadar diketahui, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan PM 34 Tahun 2018 tentang Pengaturan Lalu Lintas pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2018. Aturan ini membatasi operasional truk barang di jalan tol dan jalan nasional mulai 12-14 Juni 2018 dan 22-24 Juni 2018.

Untuk jalan tol yang ditutup, menurut peraturan menteri perhubungan yakni Surabaya-Mojokerto. Sedangkan untuk jalan nasional adalah Jombang-Caruban, Pandaan-Malang dan Probolinggo-Lumajang.

RILIS.ID, Jakarta— Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berpuas diri. Ia pun memberikan beberapa saran kepada lembaga anti rasuah itu sebagai bahan evaluasi. Hal ini disampaikannya dalam sambutan saat menghadiri buka puasa bersama wadah pegawai KPK, Rabu (23/5/2018).

"Tidak boleh KPK merasa puas diri. KPK harus terus memperbaiki diri terutama terkait beberapa temuan atau rekomendasi dari BPK," ungkapnya.

Namun begitu, kendati di luar sana ada perdebatan apakah KPK itu lembaga ad hoc atau bukan, namun pria yang kerap disapa Bamsoet menilai keberadaan KPK masih tetap relevan dan tetap diperlukan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi.

Lebih jauh, ada beberapa saran lain yang disampaikan Bamsoet. Seperti misalnya KPK diminta memberi perhatian besar terhadap kasus-kasus besar atau grand corruption. Tak hanya itu saja, ia berharap KPK lebih fokus pula pada pengembalian kerugian keuangan negara.

"Kedepan keberhasilan KPK bukan hanya dilihat berapa banyak kasus OTT yang telah dilakukan serta berapa banyak orang yang ditangkap dan dijadikan tersangka tetapi juga harus dilihat dari berapa besar kerugian negara yang bisa dicegah dan diselamatkan," paparnya.

Selain itu, Bamsoet juga mengimbau KPK bisa menyinergikan antara penindakan dan pencegahan. Sebab kedua hal itu penting dijalankan bersama.

"Atas pertanyaan strategi manakah yang lebih utama dari KPK untuk memberantas korupsi, pencegahan atau penindakan. Menurut saya strategi yang efektif adalah dengan menggunakan yang seimbang sinergis dan integrasi antara pencegahan dan penindakan," tutupnya.

Editor: Yayat R Cipasang


500
komentar (0)