logo rilis

Disebut Dikelilingi Orang Berkasus, Jubir TKN: Korupsi Bisa Terjadi di Parpol Manapun
Kontributor
Elvi R
16 Maret 2019, 14:13 WIB
Disebut Dikelilingi Orang Berkasus, Jubir TKN: Korupsi Bisa Terjadi di Parpol Manapun
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Ace Hasan Syadily. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Terjaringnya Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuzy dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Bahkan, politisi Partai Gerindra Moh. Nizar Zahro menilai, tertangkapnya Romahurmuzy atau yang akrab disapa Romy dalam operasi OTT KPK hanyalah puncak gunung es bahwa di kubu paslon nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf banyak dihuni para politikus berkasus.

Kendati demikian, hal ini dibantah oleh Juru Bicara Tim Kampanye Nasioanal (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadily. Menurutnya korupsi bisa terjadi di partai politik manapun. Namun, yang menjadi poin yakni sistem pemberantasan yang ditegakkan sebuah rezim pemerintahan.

"Memangnya parpol pendukung 02 bersih? Tidak ada yang korupsi? Soal korupsi itu juga terjadi kepada parpol mana saja. Yang penting adalah bagaimana negara ini memiliki sistem untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelaku korupsi tanpa dilakukan intervensi politik dari siapapun termasuk oleh Presiden Jokowi," tutur Ace Hasan saat dikonfirmasi rilis.id, di Jakarta, Sabtu (16/3/2019).

Ace Hasan menjelaskan, korupsi pun bisa saja terjadi di partai-partai pendukung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02. Seperti yang paling anyar terungkap, dilakukan oleh Wakil Ketua DPR dari salah satu parpol pendukung paslon 02.

"Sebelum ada dua orang Ketua Umum Parpol yang menjadi pendukung 02 yang juga terjerat kasus korupsi antara lain soal sapi dan Hambalang di era sebelumnya," terangnya.

Oleh karena itu, kata Ace Hasan, tugas pemerintah adalah memperkuat peran KPK. Sehingga pemberantasan korupsi semakin baik dilakukan.

"Sekarang tugas kita adalah bagaimana kita memperkuat KPK agar dapat berperan kuat dalam melakukan pemberantasan korupsi. Justru  penegakan hukum yang dilakukan KPK  mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Jokowi," ujar Ace Hasan.

Baginya, saat ini hukum tidak tebang pilih, tapi sama rata. Siapapun yang melanggar aturan hukum, maka akan ditindak sesuai peraturan yang ada.

"Semua  dipandang sama di depan hukum. Bahkan Pak Jokowi menyampaikan dengan tegas tanggal 13 maret yang lalu bahwa tidak ada alasan untuk benarkan korupsi. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk menunda aksi berantas korupsi," katanya.

Ketegasan pemerintah pun menurutnya, sudah terbukti dengan tidak adanya campur tangan presiden dalam penindakan hukum terpidana korupsi.

"Ini telah dibuktikan oleh Presiden Jokowi dengan  tidak pernah mengintervensi proses hukum kasus korupsi, demi melindungi siapapun termasuk ketum parpol pendukungnya," pungkas Politisi Golkar tersebut.

Baca Juga: Tanggapi OTT Romy, Gerindra: Kubu 01 Banyak Dihuni Politisi Berkasus

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romi.

"Betul ada giat KPK di Jawa Timur, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPK bertempat di Polda Jatim," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat (15/3/2019).

Sebelumnya Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Burung Mangera mengatakan penangkapan Romi merupakan wewenang KPK.

"Statusnya akan ditentukan sesuai KUHAP setelah selesai pemeriksaan," tambah Agus.

Agus juga belum menyampaikan kasus apa yang menjerat Romi.

"Tunggu konpers lanjutannya di KPK nanti malam atau besok pagi," ungkap Agus.

KPK punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status orang yang diamankan dalam satu OTT




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID