logo rilis

Diputus MA Tidak Bersalah, Penambang Nikel Hirup Udara Bebas
Kontributor
Yayat R Cipasang
29 Maret 2018, 05:37 WIB
Diputus MA Tidak Bersalah, Penambang Nikel Hirup Udara Bebas
Gedung Mahkamah Agung. FOTO: mahkamahagung.go.id

RILIS.ID, — Akhirnya, Mahkamah Agung (MA) menyatakan Direktur Utama PT Dharma Rosadi Internasional (DRI) Djoni Rosadi tidak melakukan perbuatan tindak pidana. Melalui Peninjauan Kembali (PK) MA Nomor 61 PK/PID/2017 
pengusaha asal Kota Bandung, Jawa Barat itu, dinyatakan bebas dari segala tuntutan.

"Dan nama baik saya pun dipulihkan oleh negara," demikian dikemuakan Rosadi di Jakarta, Kamis (29/3/2018).

Rosadi mengapresiasi MA sebagai tempat untuk mencari keadilan di republik ini. "Selama ini, saya sudah didzalimi dan reputasi saya dicemarkan. Saya sendiri tidak pernah melakukan penipuan apalagi melakukan tindak pidana penggelapan seperti yang dituduhkan kepada saya," ujar Rosadi.

PT. Dharma Rosadi Internasional (DRI) yang dipimpin Rosadi merupakan perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan nikel di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Rosadi sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sulawesi Tenggara pada tanggal 19 April 2013 lalu dan juga sempat ditahan di Rumah Tahanan Kelas II B Kolaka oleh Kejaksaan Negeri Kolaka.

Ia dituduh melakukan tindak pidana penyelewengan keuangan perusahaannya sendiri senilai Rp19 miliar saat PT DRI masih aktif mengelola tambang nikel di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, pada 2012 lalu. Tuduhan itu datang dari Direktur CV Malibu, Hamid Thalib, selaku perusahaan Joint Operation (JO) PT DRI.

“Ini cobaan dan pelajaran berharga dalam hidup saya. Selama ini, tidak pernah terbayang saya akan menghadapi masa-masa seperti ini. Sejak awal perkara ini bergulir, saya bersama tim kuasa hukum menyadari sedang berhadapan dengan sebuah jaringan persekongkolan jahat yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk menjatuhkan reputasi saya dan perusahaan saya, PT DRI. Persekongkolan jahat itu sangat kasat mata. Konspirasi itu sangat mudah dibaca," terang Rosadi.

Rosadi mengungkapkan, dari awal juga tim kuasa hukumnya sudah menilai ada kerancuan dalam proses penanganan perkara tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Ada ketidakjelasan, kesalahan serta rangkaian manipulasi mengenai subyek yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Ia menambahkan, tim kuasa hukumnya juga menilai, JPU memaksakan agar dirinya selaku terdakwa berperan sebagai subyek hukum yang seolah-olah bertanggung jawab terhadap perkara pidana, pada hal jelas dan tegas ore nikel sebanyak 55.000 MT tersebut adalah milik PT DRI karena ditambang di wilayah pertambangan PT DRI. 

Apabila Hamid Talib selaku Direktur CV Mallibu mengaku sudah bekerjasama dengan PT DRI sejak tahun 2010 sesuai dengan perjanjian No. 001/DRI-Malibu/KSU/VIII/2010 tertanggal 15 September 2010 yang dilakukan bersama Tubagus Riko Riswanda (mantan Direktur Operasional PT DRI), maka dalam kajian yuridisnya, apabila kontrak tersebut adalah ada dan benar menurut hukum, maka Hamid Talib bukanlah sebagai pemilik ore nikel sebanyak 55.000 MT yang ditambang dari area pertambangan PT DRI.

Tim kuasa hukumnya juga menilai JPU menyusun surat tuntutan secara keliru, tidak serius dan imaginatif. Keliru karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan bukti dan saksi-saksi yang diajukan.

"JPU hanya bersandar pada keterangan subyektif tertentu dari para saksi maupun BAP dari Kepolisian yang sama sekali tidak sesuai dengan fakta-fakta yang disampaikan saksi-saksi maupun ahli di depan persidangan," ujarnya.
 


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)