logo rilis
Diperiksa soal e-KTP, Ini Pertanyaan KPK untuk Politisi Demokrat
Kontributor

04 Juni 2018, 14:15 WIB
Diperiksa soal e-KTP, Ini Pertanyaan KPK untuk Politisi Demokrat
Anggota Komisi VIII DPR, Khatibul Umam Wiranu. FOTO: RILIS.ID/Zul Sikumbang

RILIS.ID, Jakarta— Politisi Demokrat Khatibul Umam Wiranu mengaku selama beberapa jam pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dirinya hanya ditanyai seputar kenal tidaknya dengan dua orang tersangka kasus e-KTP, Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung. Dia pribadi mengklaim tak mengetahui kedua orang tersebut sehingga pemeriksaannya terhitung cepat.

"Enggak ada. Cuma ditanya kenal atau tidak. Kalau tidak kenal kan tidak dikonfirmasi lagi," katanya di gedung KPK, Jakarta, Senin (4/6/2018).

Menurutnya, tak ada pertanyaan lain selain pengetahuannya seputar dua orang tersangka itu. Dia pun tak pernah bertemu dengan Irvanto dan Made Oka.  Bahkan, dikatakannya penyidik juga tak menanyakan soal pembahasan anggaran di DPR kala itu.

"Penganggaran nggak ditanyain juga karena kan sudah pernah ditanyain," katanya.

Sebelumnya, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seperti hari ini ada empat orang politisi yang akan diperiksa KPK. Nama-nama beberapa anggota dewan yang dipanggil pun bukanlah nama baru.

Mereka adalah mantan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Melchias Marcus Mekeng, mantan Wakil Ketua Banggar Mirwan Amir, mantan Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa, dan mantan anggota Komisi II Khatibul Umam Wiranu. 

"Keempatnya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IHP (Irvanto Hendra Pambudi) dan MOM (Made Oka Masagung)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Senin (4/6/2018).

Keempatnya memenuhi panggilan KPK. Khatibul Umam Datang paling pertama. Lalu tak lama, Agun datang disusul Mirwan Amir yang tiba di markas antirasuah.  Tak berselang lama Mekeng juga tiba di Gedung KPK. Tak ada komentar apapun dari keempatnya.

Sebelumnya nama keempatnya sering disebut dalam persidangan ikut menerima uang dari proyek e-KTP. Dari kesaksian Irvanto, Mekeng disebut menerima US$1 juta dan Agun sebesar US$1,5 juta. 

Sementara itu, dalam dakwaan mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto, Mirwan disebut menerima US$1,2 juta dan Khatibul sebesar US$400 ribu. 

Editor: Elvi R




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID