logo rilis

Diperiksa di Kasus PLTU Riau-1, Dirut PLN Mengaku Kenal Idrus Marham
Kontributor
Tari Oktaviani
20 Juli 2018, 23:24 WIB
Diperiksa di Kasus PLTU Riau-1, Dirut PLN Mengaku Kenal Idrus Marham
Dirut PLN Sofyan Basyir. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Direktur Utama PT PLN, Sofyan Basir mengaku kenal dengan politisi Golkar yang kini menjabat sebagai Menteri Sosial Idrus Marham. Ia mengatakan, sering bertemu Idrus di DPR saat ia masih menjadi anggota dewan.

Namun begitu Sofyan sendiri baru menjabat sebagai Dirut PLN sejak 2014. Sementara Idrus menjadi anggota DPR periode 2009-2014.

"(Bertemu Idrus) Di DPR iyalah," kata Sofyan usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Sofyan juga mengaku kerap bertemu dengan Idrus di luar urusan kerja. Adapun pertemuan itu terjadi saat keduanya bermain golf.

"Main golf," jawab Sofyan singkat.

Sementara itu, Sofyan juga mengakui kenal dengan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan Johannes Kotjo yang menjadi tersangka dalam kasus suap proyek PLTU Riau 1 ini.

"Pengusaha kenal," katanya.

Namun begitu, Sofyan membantah bahwa rumahnya menjadi tempat pertemuan Eni dan Johannes serta sejumlah pihak lain terkait proyek PLTU Riau-1. "Enggak ada, enggak tahu. Tanya penyidik, kita enggak berhak," ujarnya.

Dalam pemeriksaannya kali ini, Sofyan mengaku lebih banyak ditanya terkait tugas, fungsi dan kewajibannya sebagai Dirut PLN. "Ditanya mengenai tugas saya, kewajiban saya, fungsi saya sesuai dengan fungsi dirut. Ya saya jelaskan yang masalah-masalah kebijakan dan lain sebagainya. Cukup detail, bagus sekali," katanya.

Sebelumnya, PLN baik rumah Dirut dan kantor telah digeledah oleh KPK. Penyidik bahkan telah mengantongi bukti adanya penunjukan langsung Blackgold sebagai penggarap proyek.

Dalam kerjasama proyek PLTU Riau-1 ini, PLN diketahui memiliki saham sebesar 51 persen. Sementara sisanya dimiliki oleh anak perusaaan PLN, investor dari Cina, serta sejumlah konsorsium salah satunya perusahaan milik Johannes.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Eni dan Johanes sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-1. Eni diduga telah menerima suap sebanyak Rp4,8 miliar untuk memuluskan perusahaan milik Johannes yakni Blackgold Natural Resources Limited menggarap proyek pembangunan PLTU Riau-1.

Atas perbuatannya, Eni selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP juncto 64 ayat (1) KUHP.

Sementara Johannes selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.‎

Editor: Elvi R


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)