logo rilis
Dilema Populisme
kontributor kontributor
Arif Budiman
28 September 2018, 21:33 WIB
Pemerhati sosial, penikmat kopi, bekerja sebagai pegiat kepemiluan
Dilema Populisme
ILUSTRASI: Hafiz

SEJAK rakyat Indonesia mendapatkan hak menentukan pemimpin politiknya secara langsung pada Pemilu 2004, populisme telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam aktivitas keseharian warga. Segala hal yang terkait dengan sosok pribadi pemimpin pemerintahan baik di tingkat lokal maupun nasional hampir tak pernah absen dari perbincangan antarwarga, mulai dari mereka yang tinggal di pusat kota sampai masyarakat yang bermukim di pelosok-pelosok desa.

Identifikasi pemimpin dengan rakyatnya tampil sedemikian rupa. Pilihan kebijakan yang diambil pemimpin tak berjarak dari kehendak masyarakat pada umumnya. Watak dan perilaku serupa dengan rakyat biasa. Dalam bahasa sederhana, populisme menghapus jarak dan beda antara pemimpin dengan rakyatnya.

Populisme memberikan kemuliaan kepada awam. Ia menera penghargaan tinggi pada aspirasi pribadi-pribadi. Melantunkan sanjungan pada pikiran satu-satu orang. Menyemat pujian pada kehendak-kehendak yang berserak. Tumbuh subur dalam persemaian gagasan yang acak. 

Jika populisme memuliakan kehendak-kehendak individual maka yang terjadi pada institusi adalah sebaliknya. Populisme beradu punggung dengan institusionalisme. Membuatnya terjebak dalam dilema. Penguatan pengaruh pada sosok personal menghadirkan ancaman bagi masa depan kelembagaan. 

Pada saat populisme mencapai puncak, kekuasaan mengkristal menjadi sesuatu yang sangat personal. Organisasi dan institusi tak lagi memiliki arti. Dalam situasi yang demikian, populisme akan memberikan jalan bagi personalisasi kekuasaan hingga sampai pada titik l’etat c’est moi. I am the state. Negara adalah saya.

Begitu pun terhadap proses internalisasi ideologi. Di tengah atmosfer pemujaan pada gagasan-gagasan yang acak dan kehendak-kehendak yang berserak, peluang bagi institusi untuk melakukan internalisasi ideologi hampir tak terperi. Pun dengan kesetiaan untuk meniti jalan benar menuju idealitas tatanan. 

Konsistensi kebijakan menjadi barang mahal, seiring kehendak publik yang tak jarang bergerak binal. Ditambah rekayasa persepsi, populisme bak psikopat yang merenggut gagasan-gagasan loyal dengan tenang lalu menistakannya ke selokan kotor dan tempat-tempat sampah. Kebijakan dalam selubung populisme menjadi tak bisa diprediksi. Ia bergerak sesuka hati. Sesuai selera pemiliknya, sambil berlindung di balik jubah kebesaran popularitas. 
  
Populisme menggeser bandul kekuasaan dari tangan elite dan institusi politik kepada individu-individu rakyat biasa. Kualitas-kualitas spesifik yang dimiliki elite dan institusi politik tak mempunyai nilai lebih pada saat diperhadapkan dengan pendapat rakyat pada umumnya. 

Daya tawar institusi menurun seiring pengaruh yang melemah. Kehendak institusi politik menjadi jauh tidak penting dibanding kehendak rakyat biasa, tak peduli kehendak itu datang lewat intensitas interaksi ataupun sengaja dicipta melalui rekayasa persepsi. 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID