Home » Fokus

Dilema Penghayat Ketika Politik Bersiasat

print this page Senin, 27/11/2017 | 18:10

ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza.

"Putusan MK tidak memperhatikan kesepakatan yang ada di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ( MUI) Ma'ruf Amin.

SECANGKIR kopi di meja sedaritadi menganggur. Kepulan asapnya tak lagi terlihat. Mungkin sudah dingin. Menjadi Hambar. Meliriknya saja enggan. Lebih asyik menjadi pendengar dari dua orang teman yang tengah berselisih pendapat.

Mereka sibuk mengadu hipotesa soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kolom agama di KTP elektronik (e-KTP). 

"Ini pemerintah sengaja. Mereka mau merangkul para penghayat supaya mendulang suara di Pilpres 2019," kata salah satu teman tersebut sambil membakar gulungan tembakau yang menempel di mulutnya. 

"Nggak bisa seperti itu," kata seorang lagi.

Dia kekeuh berpendapat kalau apa yang menjadi putusan MK tak selalu punya benang merah dengan dinamika politik nasional. Apalagi dikait-kaitkan dengan pemilu. Lembaga Yudikatif punya kewenangan sendiri, berbeda dengan eksekutif.

(FOTO: Majelis Hakim MK tengah bersidang memutus uji materiil Undang-undang di Gedung MK. Sumber: MK)

Diam-diam saya hanya tertawa kecil sambil menggaruk-garuk kepala. Pastinya bukan karena gatal. Bagi saya, mereka hanya perlu menengok kembali sejarahnya. Ini murni warisan politik.

Saya teringat cerita dari seorang Dosen Pengajar Agama dan Budaya Lokal, Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Samsul Maarif ketika saya wawancara baru-baru ini.

Ia menjabarkan secara runut proses tarik menarik kepentingan tersebut di masa Orde Baru. Pascakemerdekaan RI,  para perumus konstitusi sudah bernegosiasi mengenai perlu atau tidaknya memasukan urusan agama dalam bernegara.

Menurut Syamsul, kelompok agama diwakili oleh kalangan santri, sedangkan aliran kepercayaan atau abangan dari kubu nasionalis. Isunya ketika itu sudah bikin ngeri. Santri vs Abangan, kata dia.

Kalangan dari kelompok kebatinan tak ingin negara masuk dalam urusan agama. Sebaliknya, para santri ketika itu mendesak agar negara turut mengaturnya. Sampai terjadi kesepakatan, para founding father mengakomodir aspirasi para kelompok agama. Dari sini lahirnya Pasal 29 ayat 2 UUD 1945.

Sebab, para penghayat ingin agar negara turut memberikan pengakuan terhadap mereka. Karena itu, ada istilah 'Agama' dan 'Kepercayaan' dalam isi kandungan pasal tersebut di konstitusi Indonesia.

(FOTO: Rapat Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Sumber: Wikipedia)

"Dari sana terbentuklah Departemen Agama, atau Kementerian Agama sekarang ini. Lembaga tersebut usulan dari kelompok agama yang kecewa ditolaknya Piagam Jakarta ketika itu," kata Syamsul.

Para penganut aliran kepercayaan tak bisa masuk dalam jajaran Kementerian Agama. Karena ada pakem-pakem yang sengaja dibuat oleh para kompetitornya. 

Para penghayat kemudian mencari perlindungan di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Keberadaan mereka diterima secara terbuka. Aliran mereka bagian dari kearifan lokal.

Penghianatan PKI Jadi Momen Menekan Penghayat

Kini kedua lini sudah sama-sama mendapat mandat dari negara di posnya masing-masing. Keduanya sama-sama mengagendakan siasat. Momen yang terjadi pada 1965 - 1966 menjadi kunci kelompok agama menekan penghayat kepercayaan.

Dari sana, lahirlah Undang-undang PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.

Stigma PKI pun dengan mudah dilekatkan pada para penghayat. Mereka dalam sejarahnya sering kali menjadi korban. Lagi-lagi karena alasan tak beragama.

"Mengingat bahwa PKI ketika itu banyak mempengaruhi orang-orang desa, para penghayat dianggap mendukung PKI," ujar Syamsul kembali.

Padahal tak selamanya begitu. Menurut Syamsul salah satu perumus Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah dari kalangan penghayat. Tetapi, tuduhan kepada penghayat tak kunjung reda. 

"Ketika Presiden Soeharto ingin membasmi PKI, mudah saja, kalau bukan agama (resmi) ya, PKI," ujar Syamsul. 

Kondisi kian rumit pascasidang umum MPR pada 1978. Presiden Soeharto kala itu menilai pentingnya dilakukan pembinaan terhadap kelompok kepercayaan yang diletakan pada kewenangan Derpartemen Pendidikan dan Kebudayaan karena ada aliran yang berkembang tak selaras dengan landasan bangsa.

Pengukuhan keberadaan agama yang diakui negara kembali dilakukan melalui Ketetapan MPR No. 4 Tahun 1978, Instruksi Presiden No. 1470 Tahun 1978 yang ditegaskan Surat Edaran Menteri Agama dilanjutkan melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ke daerah-daerah.

"Intinya adalah tidak adanya pelayanan agama kecuali 5 agama itu diedarkan sampai ke tingkat kabupaten dan kecamatan," tambah Syamsul.

Di tahun yang sama, 5 agama (kini jadi 6) pun diresmikan oleh pemerintah. Kepercayaan lokal wajib berafiliasi ke salah agama. Dari sini, kolom agama di KTP itu diciptakan untuk pertama kalinya.
 
"Saya menyebutnya bahwa politik agama itu menjadi alat bagi kelompok yang memang dari awal ingin menekan kelompok penghayat untuk berafiliasi pada salah satu agama setelah tahun 1978," tegas dia.

Negara Harus Memperlakukan Secara Adil

Kolom agama meninggalkan polemik tak berkesudahan. Sejak rezim Orde Baru, para penghayat telah menuntut haknya. Pun mereka menganggap hal ini tak pernah putus dari belenggu kebijakan dan regulasi pemerintah.

Berbagai cerita dan kisah para penghayat mewarnai pilu pemberitaan media massa. Perjuangan mereka kian gencar hingga berujung ke MK. Setelah puluhan tahun, eksistensi mereka kembali diakui negara.

"Tentunya, semua penghayat menyambut baik dan gembira," kata Tokoh Penghayat Kepercayaan Indonesia, Engkus Ruswana saat dihubungi wartawan Rilis.id, Afid Baroroh belum lama ini.

Karena paling tidak ini sudah memperkuat legitimasi mereka, bahwa kepercayaan itu memang diakui oleh negara. Kedudukannya setara dengan agama. Diharapkan dengan pengakuan resmi ini, hak-hak para penghayat tak lagi tersumbat.

"Majelis Hakim mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan kata 'agama' pada Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk aliran kepercayaan," Ketua MK Arief Hidayat.

Menurut Engkus, kosongnya kolom agama di e-KTP selama ini menjadi masalah tersendiri bagi para penghayat kepercayaan. Misal, para kepala desa/lurah atau camat masih dinilai menomorduakan mereka dalam memperoleh hak-haknya.

"Program raskin (beras miskin) misalnya, kepercayaan lokal justru lebih banyak tidak mendapatkan bantuan walaupun pada kenyataannya mereka lebih miskin," ujar Engkus.

(FOTO: Para pemohon uji materiil MK yang merupakan penghayat kepercayaan bergembira atas putusan MK. Sumber: MK)

"Saya juga mendapatkan aduan ini dari warga yang di Bandung. Bahkan ketika salah seorang rumah warga yang mau roboh pun tidak dapat bantuan perbaikan dalam dana operasional," tambah dia.

Inti dari perjuangan para penganut aliran kebatinan ini adalah hak kesetaraan. Jika penganut agama bisa mendapatkan hak sepenuhnya seperti hak politik, budaya dan lainnya. Maka penghayat seharusnya bisa.

Dengan adanya putusan MK, pemerintah segera merampungkan keperluannya untuk mendata jumlah penghayat kepercayaan dan merumuskan aturan penggantinya. Pada 2018 mendatang setidaknya ditargetkan masuk dalam prolegnas di DPR.

Namun Engkus merasa kurang setuju bila putusan hukum ini kembali di bawa ke ranah politik. "Jika kepercayaan lokal dibawa ke perubahan undang-undang, khawatir ada kepentingan politik," ujar dia.

Menurut dia, terpenting saat ini, jangan sampai ada lagi diskriminasi dalam bentuk apapun. Karena putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga keberadaan para penghayat haruslah lebih dijunjung tinggi.

Meski putusan MK ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Pemerintah tentu harus membuat peraturan yang berkedalian bagi semua warga negaranya. Namun, ketentuan ini jangan sampai terdapat celah.

Karena khawatir ada kelompok-kelompok lain yang memanfaatkan momen ini, siapa mereka?

Penulis Afid Baroroh
Editor Andi Mohammad Ikhbal

Tags:

kolom agamapenghayat kepercayaanputusan MKkonstitusidiskriminasi