logo rilis
Dikti Gabung Kemendikbud, Nadiem Makarim Punya Tantangan Berat
Kontributor
Nailin In Saroh
24 Oktober 2019, 08:08 WIB
Dikti Gabung Kemendikbud, Nadiem Makarim Punya Tantangan Berat
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta— Presiden Joko Widodo baru saja melantik Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) baru, dengan nomenklatur yang mengelola Pendidikan Tinggi (Dikti), di Kabinet Indonesia Maju Masa Jabatan 2019-2024. 

Menanggapi hal itu, Anggota DPR RI Periode 2019-2024 Ferdiansyah mengimbau segera hubungan dan kerja sama yang baik antara Pemerintah dan para pemangku kepentingan pada sektor pendidikan.

"Saya hanya berkomentar, mudah-mengatur Pak Menteri yang baru saja melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, sehingga dia bisa menjawab kebutuhan masyarakat dengan keinginan Presiden," kata Ferdi, sapaan akrabnya, usai menerima kunjungan mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Adanya penggabungan nomenklatur Pendidikan Tinggi ke dalam Kemendikbud, setelah dihilangkan dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) pada tahun 2014 yang lalu, membuat bidang pendidikan untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, Menengah, untuk Pendidikan tinggi akan terkonsentrasi menjadi satu. Ferdi nilai dari hal ini yang akan berjalan berjalan tanpa hambatan.

“Kita punya pengalaman pembagian di antara Kemendikbud dan Kemenristekdikti. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman itu tentu saja ada sedikit hambatan-digabungkannya dengan pendidikan tinggi dan pendidikan jenjang dari PAUD, yang sekarang terpisah digg digabung lagi, ”ungkap politisi Partai Golkar ini.

Meski begitu, Ferdi mengatakan batasan bisa diatasi dengan melakukan koordinasi lagi. Dirinya mengarisbawahi hal ini sebagai bagian yang kerap kali mudah untuk mendukung, namun kompilasi yang dilakukan sering kali menantang. “Saya punya keyakinan, ini bisa berjalan tapi jangan lama. Seandainya tersedia, kami minta pada Pemerintah Diperiksa selama 3-4 bulan aja. Jangan lebih dari itu, ”imbuhnya.

SDM Unggul menjadi poin pertama yang disampaikan Presiden Jokowi saat resmi dilantik pada akhir pekan lalu di hadapan Anggota MPR RI. Dengan demikian, pendidikan selayaknya menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Namun, Ferdi menyuarakan prioritas utama, agenda pendidikan prioritas yang belum mendapat perhatian masyarakat.

“Nampaknya kompilasi mengarah pada vokasi yang masih memerlukan orang yang masih berbeda di masyarakat tentang pendidikan vokasi itu tidak keren, pendidikan vokasi itu bukan sarjana, ini yang juga harus diberikan karena gambar masyarakat masih kurang pas mendapatkan pendidikan vokasi,” tandas Ferdi.

Untuk itu, legislator dapil Jawa Barat XI ini perlu mendapat kampanye tentang pendidikan vokasi guna meminimalisir kelemahan dan kekurangan yang saat ini belum optimal dijalankan oleh pemerintah. "Padahal, untuk menjadi pembicaraan dan saat ini sudah ada Sarjana Terapan, bahkan Profesor Terapan pun sudah ada, itu sebagai kebijakan DPR bersama Dikti saat itu," tutup Ferdi.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID