Home » Inspirasi » Wawancara

Didik Mukrianto: Tak Ada Niat Parpol Lemahkan KPK

Selasa, 12/9/2017 | 21:55

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Didik Mukrianto. ILUSTRASI: Hafidz Faza

SANTER beredar, pembentukan Pansus Hak Angket KPK tak lain bertujuan untuk membekukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini diperkuat oleh pernyataan politisi PDIP Henry Yosodiningrat, yang meminta KPK dibekukan sebagai tindak lanjut temuan Pansus Angket untuk KPK. KPK setop, ini tidak mustahil, kata Henry. 

Tentu saja, banyak tanggapan bermunculan. Salah satunya, dari mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad. Ia menilai usulan pembekuan KPK bertentangan dengan konstitusi dan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Sebab, pembekuan terhadap lembaga antirasuah itu akan menghambat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Padahal, yang diiginkan masyarakat adalah agenda pemberantasan korupsi tetap berjalan.

Respons paling keras datang dari Presiden Jokowi. KPK, menurutnya, merupakan lembaga yang dipercaya rakyat Indonesia untuk memberantas korupsi. Karena itu, KPK harus diperkuat untuk mempercepat pemberantasan korupsi di Tanah Air. “Saya tak akan membiarkan KPK diperlemah,” tegas Jokowi.

Wartawan rilis.id Zulhefi Sikumbang, pada Selasa (12/9/2017), bertempat di Kompleks Parlemen, Jakarta, berkesempatan berbincang dengan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto, perihal silang siur isu pembekuan KPK tersebut. 

Didik Mukrianto menjelaskan, tak ada niat dari partai-partai politik untuk melemahkan, membekukan, atau bahkan membubarkan KPK. Ia menegaskan, KPK saat ini masih dibutuhkan oleh bangsa ini. KPK diminta fair dan menjelaskan kepada publik melalui Pansus Angket KPK sehingga masyarakat tidak sepotong-sepotong menerima informasi yang bisa berakibat kesalahan informasi. Berikut petikan wawancaranya:

Bagaimana tanggapan Anda soal pembekuan KPK?
Saya tidak melihat satu pun partai yang ingin mendelegitimasi apalagi ingin membubarkan KPK. Semangat yang diusung kawan-kawan ini adalah bagaimana melahirkan penegakan hukum yang kemudian betul-betul independen, tidak pandang bulu, tidak tebang pilih, transparan, dan tidak terkooptasi oleh kepentingan apa pun, juga mana pun. Cara yang dilakukan masing-masing partai pasti berbeda-beda. Mungkin mereka menemukan indikasi atau potensi penyimpangan, kemudian disuarakan dengan cara apa pun, itu hak mereka. Standing partai-partai dalam menguatkan KPK dengan cara masing-masing.

Apa itu artinya penguatan KPK dengan cara membekukan?
Masih dan harus dilihat dalam konteks yang utuh. Isu pembekuan, kemudian ritme, diskusi, itu kan berkembang di lapangan. Tentunya, masukan bukan sesuatu yang haram, ditakuti atau dinistakan. Inilah yang kemudian nanti dari berbagai masukan, cara pandang baik negatif maupun positif kemudian diramu menjadi sebuah keputusan. Dalam perkembangan, sharing teman-teman KPK, DPR di berbagai forum, pansus dan komisi, saya pikir terbuka dan hasilnya harus kita baca secara utuh.

Jadi tidak ada niat dari partai politik untuk membekukan, melemahkan, ataupun membubarkan KPK?
Saya lihat semangatnya sama, kawan-kawan ingin memperkuat positioning pemberantasan korupsi, jangan sampai penegakan hukum dijadikan alat oleh pihak-pihak tertentu yang melakukan abuse of power.

Demokrat setuju pembekuan KPK dalam rangka penguatan?
Jelas kita tidak setuju. Dalam konteks kelembagaan, ini dibangun dengan konsensus besar, didasarkan UUD 1945, menjadi kesepakatan nasional di mana juga dilatarbelakangi tidak maksimalnya pemberantasan korupsi. Tentu, tidak benar kalau KPK dibekukan, dibubarkan. Faktanya, negara butuh KPK. Kita ingin KPK melakukan pencegahan yang terukur dan sistemik. Sehingga, bukan hanya penindakan saja, karena faktanya penindakan tidak menaikkan efek jera. 

Saya berpikir, hakikat pemberantasan korupsi salah satunya adalah menghilangkan potensial lost negara, dengan pencegahan dan sistem yang baik. KPK harus menjadi trigger mechanism bagi lembaga mana pun untuk melahirkan pengelolaan yang transparan dan terukur. 

Tentu, kami ingin KPK melakukan pemberantasan korupsi, dia harus membuka diri ke publik.

Sebagian masyarakat menilai pembentukan Pansus Angket KPK untuk melemahkan KPK. Apa pendapat Anda?
Masyarakat harus objektif melihat sesuatunya. Masyarakat menilai sebuah opini jangan sepotong-sepotong. Pansus Angket KPK juga belum berakhir, masih berproses dan dinamikanya positif, ada temuan, ada fakta. Tinggal diuji pasca akhir Pansus Angket KPK.

KPK bersiteguh tidak mau mendatangi Pansus Angket KPK. Menurut Anda?
Logika dasar saya, ketika sebuah lembaga menggunakan haknya yang basisnya konstitusi (UUD 1945) atau UU, tentu harus dilihat secara positif, ingin memperkuat atau memperbaiki sesuatu atau menyempurnakan. Karena Pansus Angket KPK merupakan forum yang terbuka untuk publik, forum yang bisa dilihat siapa pun dan pihak-pihak yang diundang, ada yang diskreditkan KPK, ada sesuatu yang tidak benar, yang menyimpang, abuse of power, maka saatnya KPK menjelaskan ke publik bahwa apa yang disampaikan orang-orang itu benar atau tidak. KPK punya landasan rasionalnya. Saya pikir KPK akan lebih bijak dan punya standing yang kuat untuk menjelaskan. Kenapa mesti takut, kalau hal itu dijelaskan di panggung terbuka, kecuali panggungnya tertutup, tidak fair. Publik punya hak untuk menilai, punya hak untuk mendapatkan pengetahuan. Kalau publik hanya dapat satu sisi, pasti edukasinya tidak bagus, pemahamannya tidak utuh.

Penulis Zulhefi Sikumbang
Editor Ahmad Fathoni

Tags:

KPKHak Angket KPKPembekuan KPKDidik Mukrianto

loading...