logo rilis
Diciduk KPK, Perindo Copot Dirwan Mahmud
Kontributor
Tari Oktaviani
17 Mei 2018, 13:50 WIB
Diciduk KPK, Perindo Copot Dirwan Mahmud
Bupati Bengkulu Selatan, Darwin Mahmud, tiba di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/5/2018). FOTO: RILIS.ID/Tari Oktaviani

RILIS.ID, Jakarta— Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud, dicopot sebagai Ketua DPW Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bengkulu. Sebab, dia diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui operasi tangkap tangan (OTT).

"Dan menyerahkan secara penuh proses hukum yang ada kepada KPK," ujar Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo, Ahmad Rofiq, dalam siaran persnya kepada rilis.id di Jakarta, Kamis (17/5/2018).

Katanya, pemecatan tersebut berdasarkan kesepakatan internal. Bahkan, langsung menunjuk Yurman Hamedi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Perindo Bengkulu.

Meski begitu, Perindo memberikan bantuan hukum terhadap Dirwan. Dan jika kemudian dinyatakan tak bersalah, lanjut Rofiq, "Partai Perindo akan memulihkan jabatannya."

Di sisi lain, seluruh pimpinan dan kader Perindo diminta tak mencoba-coba korupsi. Soalnya, rasuah merupakan musuh rakyat. "Siapapun yang bersentuhan dengan itu, maka sanksi pemberhentian dari partai akan datang jauh lebih cepat, tanpa harus ditunggu lama," tutupnya.

KPK diketahui menetapkan Dirwan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan infrastruktur di Bengkulu Selatan pada 2018. Ironisnya, istri dan keponakannya pun terlibat. Dus, keduanya turut ditetapkan sebagai tersangka.

"KPK lihat peran anggota keluarga mendukung dalam kegiatan ini. Ada istri dan keponakan yang menerima uang tersebut," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Pandaitan, di kantornya, Jakarta, Rabu (16/5).

Dia diduga menerima suap dari kontraktor Juhari sebesar Rp98 juta. Suap terkait lima proyek jalan dan jembatan, serta nilainya merupakan bagian dari komitmen fee Rp112 juta atau 15 persen dari total nilai proyek Rp750 juta.

Atas perbuatannya, Dirwan beserta istri dan keponakannya disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Juhari, dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor.

Editor: Fatah H Sidik


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)