logo rilis
Dicecar Soal Utang, Sri Mulyani Sindir Ekonom
Kontributor
Intan Nirmala Sari
23 Maret 2018, 23:09 WIB
Dicecar Soal Utang, Sri Mulyani Sindir Ekonom
FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, mereka yang membandingkan jumlah nominal utang dengan belanja modal atau bahkan dengan belanja infrastruktur, kurang memahami dua hal.

Pertama, belanja modal tidak seluruhnya berada di Kementerian/Lembaga (K/L) Pemerintah Pusat (Pempus), namun dilakukan juga oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Sementara, Dana transfer ke daerah yang meningkat sangat besar dari Rp573,7 triliun pada 2015 menjadi Rp766,2 triliun pada 2018, sebagian atau sebesar 25 persen diharuskan belanja modal, meski belum semua Pemerintah Daerah mematuhinya.

Kedua, dalam kategori belanja infrastruktur, tidak seluruhnya merupakan belanja modal, karena untuk dapat membangun infrastruktur diperlukan institusi dan perencanaan, dalam kategori belanja adalah belanja barang. 

"Oleh karena itu, pernyataan bahwa ‘tambahan utang disebut sebagai tidak produktif karena tidak diikuti jumlah belanja modal yang sama besarnya’ adalah kesimpulan yang salah," tegas Sri Mulyani dalam pernyataan resminya di Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Baca: Faisal Basri: Indonesia Makin Obral Utang

"Ekonom yang baik sangat mengetahui bahwa kualitas institusi yang baik, efisien, dan bersih adalah jenis soft infrastructure yang sangat penting bagi kemajuan suatu perekonomian. Belanja institusi ini dimasukkan dalam kategori belanja barang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita," tambahnya. 

Selain melihat neraca, dalam melihat utang perlu juga melihat keseluruhan APBN dan keseluruhan perekonomian. Bila diukur dari jumlah nominal dan rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), defisit APBN dan posisi utang pemerintah terus dikendalikan (jauh) di bawah ketentuan Undang-Undang (UU) Keuangan Negara. Defisit APBN 2016 yang sempat dikhawatirkan akan melebihi 3,0 persen PDB, dikendalikan dengan pemotongan belanja secara drastis hingga mencapai Rp167 triliun.

Menkeu mengatakan, langkah tersebut telah menyebabkan sedikit perlambatan pertumbuhan ekonomi. Demikian juga 2017, defisit APBN yang diperkirakan mencapai 2,92 persen PDB, berhasil diturunkan menjadi sekitar 2,5 persen.

Baca: Tumpuk Utang hingga Rp7.000 Triliun, Siap-siap Bom Waktu

"Tahun ini, target defisit Pemerintah kembali menurun menjadi 2,19 persen terhadap PDB. Pada kurun 2005-2010, saat saya menjabat Menkeu sebelum ini, Indonesia berhasil menurunkan rasio utang terhadap PDB dari 47 persen ke 26 persen, suatu pencapaian yang sangat baik, dan APBN Indonesia menjadi semakin sehat, meski jumlah nominal utang tetap mengalami kenaikan," jelas Sri Mulyani. 

Ia juga menekankan, dengan kekhawatiran posisi keseimbangan primer, pemerintah dalam berbagai penjelasan dan siaran pers, telah menyatakan akan menurunkan defisit keseimbangan primer, agar APBN menjadi instrumen yang sehat dan sustainable. Buktinya, pada 2015 keseimbangan primer berhasil defisit Rp142,5 triliun, menurun dari 2016 menjadi Rp125,6 triliun, dan kembali menurun pada 2017 sebesar Rp121,5 triliun.

"Untuk 2018, pemerintah menargetkan keseimbangan primer menurun lagi menjadi Rp87,3 triliun. Sedangkan 2019 dan ke depan, kita akan terus menurunkan defisit keseimbangan primer untuk mencapai nol atau bahkan mencapai surplus," ungkapnya.


500
komentar (0)