Home » Inspirasi » Wawancara

Dewita Hayu Shinta: Kami Optimis Partisipasi Pemilih Capai 75 Persen

print this page Kamis, 19/10/2017 | 19:34

Komisioner KPU Jatim Divisi perencanaan, keuangan dan Logistik, Dewita Hayu Shinta. ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur optimis partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2018 mendatang pada kisaran 75 persen, seperti yang ditargetkan KPU pusat. Untuk itu, lembaga penyelenggara pemilu tersebut akan memaksimalkan sosialisasi menyasar semua elemen pemilih di Jatim.

Meski penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran Pilgub Jatim sempat molor, KPU Jatim tetap optimis bahwa hal itu tidak akan mengganggu proses tahapan Pilgub Jatim yang sudah dipersiapkan dengan matang.

Untuk membahas persoalan ini, wartawan rilis.id Budi Prasetyo mewawancarai Komisioner KPU Jatim Divisi perencanaan, keuangan dan Logistik Dewita Hayu Shinta, pada Selasa (17/10/2017), di kantor KPU Jawa Timur. Berikut wawancara lengkapnya:

Sejauh ini, bagaimana tahapan Pilgub Jatim?

Jadi, penyelenggaraan Pilgub untuk 2018 saat ini sampai pada tahapan persiapan, yakni tahap pencairan anggaran. Kita juga sedang tahapan menyusun kebijakan. Penyusunan keputusan-keputusan KPU yang dijadikan pedoman penyelenggaraan pemilihan gubernur 2018. Selain itu, kita mulai melakukan bimbingan teknis dan rekrutmen badan ad hoc, PPK di kecamatan dan PPS di desa, itu yang kita mulai rekrutmen.

Keputusan soal anggaran baru September kemarin. Apa tidak menganggu tahapan Pilgub?

Tahapan Pilgub ini sebenarnya dimulai pada 26 Juni. Yang krusial itu memang ada di bulan Oktober. Karena kita sudah memulai rekrutmen badan ad hoc. Jadi kalau sesuai dengan tahapan yang dibuat KPU RI, maka masih masuklah, karena itu bulan Agustus. Tapi konsekuensinya, bimteknya menjadi beruntun. Posisinya kan KPU provinsi melakukan bimtek ke kabupaten/kota. Yang pertama tentu bimteknya tentang tahapan, kemudian bimtek tentang anggaran. Karena begitu anggaran di drop ke kabupaten/kota, mereka harus tahu buat apa saja dan bagaimana cara mengelolanya.

Bagaimana proses sharing anggaran antara KPU Jatim dengan kabupaten/kota, sementara Pilgub jadwanya sama dengan pilkada serentak di kabupaten/kota?

Kalau berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, memang boleh pendanaan bersama antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi apabila pemilihan gubernur dan pilkada bersamaan. Untuk Jawa Timur, berdasarkan keputusan gubernur kami sharing anggaran, ada pendanaan bersama dengan 18 kabupaten/kota. Ada beberapa item di antaranya yang dibiayai provinsi, salah satunya pendirian tenda dan TPS. Biaya packing dan memasukkan kotak suara itu provinsi. Honorarium PPDP juga dari provinsi. Kabupaten/kota membiayai badan ad hoc PPK dan PPS.

Total anggaran untuk logistik berapa persen?

Kalau logistik ada surat suara, perlengkapan dan sebagainya yang jelas di urutan ke tiga dari total anggaran. Yang pertama honorarium badan ad hoc yang memakan anggaran mencapai 20 persen dari total anggaran. Kemudian Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) kan dibiayai negara melalui KPU, itu besar juga.

Untuk tahun ini, anggaran yang dicairkan oleh KPU Jatim dari pos mana saja?

KPU Jatim dua kali pencairan anggaran tahun 2017 dan tahun 2018. Untuk tahun 2017, anggaran yang dicairkan mencapai Rp119 miliar, sisanya tahun 2018. Untuk apa pencairan anggaran itu? Yang pertama sosialisasi dan kemudian pengadaan, perekrutan badan ad hoc, sosialisasi, bimbingan teknis dan verifikasi calon perseorangan. Pada bulan September, kita sudah menetapkan jumlah minimal dukungan calon perseorangan. Apabila ada calon perseorangan, maka harus mengumpulkan KTP dan surat pernyataan dukungan.

Perbedaan calon perseorangan pada Pilkada lalu dan sekarang?

Kalau kita verifikasi memang survei, bukan sensus ke semua basis dukungan. Nah, perbedaannya adalah basis data yang digunakan. Putusan MA kalau dulu kan berpatokan pada jumlah penduduk dan dukungan minimal. Kalau sekarang patokannya DPT terakhir yang dijadikan dasar. Harus tersebar, di provinsi kan 50 persen dari kabupaten/kota, nah kemudian DPT-nya lebih 30,9 juta, maka harus 6,5 persen.

Pada Pilgub 2013 lalu, ada komisioner KPU Jatim yang dilaporkan ke DKPP karena dituding tidak netral. Bagaimana tanggapan Anda?

Memang masalah integritas penyelenggara menjadi yang utama di setiap pemilihan, karena ini terkait dengan kepercayaan pemilih. Kita tidak hanya berpegang pada individu masing-masing untuk tetap menjaga komitmen dan integritas, tetap ada sistem yang memaksa agar semua penyelenggara pemilu bersikap netral. Kalau penyelenggara pemilu kan dikontrol banyak lembaga, yang pertama adalah lembaga di atasnya. Kalau kita dikontrol KPU RI. Tetapi tetap yang memberhentikan harus melalui keputusan DKPP, siapa pun bisa melaporkan kami. Itu saya kira fungsi kontrol yang sangat kuat.

Kemudian, mulai Pileg 2014 sudah memublikasikan hasil penghitungan suara di tingkat TPS. Itu saya kira meminimalisasi konflik, karena kecurigaan terhadap hasil pemilihan memicu konflik. Kami melihat pada Pilkada 2015 dan 2017, masyarakat memang mengapresiasi, karena dari penyelenggara begitu sore data di-upload dan semua orang bisa melihat sehingga mereka tidak punya alasan protes, akhirnya berjalan dengan damai. Yang ketiga, adanya rekapitulasi manual dari TPS di bawah kecamatan baru direkapitulasi. Di situ kan banyak pengawasan dari masyarakat, pemantau, lembaga negara.

Kalau target partisipasi pemilih pada Pilgub 2018 berapa persen?

Kalau partisipasi pilkada itu sejak pilkada serentak trennya agak naik. Sejak tahun 2015, tidak ada lagi datanya yang di bawah 50 persen. Terakhir di KPU Batu di atas 80 persen. Untuk Pilgub 2018, karena bersamaan dengan pilkada serentak di 18 kabupaten/kota, maka kami berharap partisipasi bisa lebih meningkat. Kalau target KPU pusat 75 persen, kami akan mengejar target itu.

 Ada kekhawatiran potensi kecurangan di beberapa wilayah?

Kami memperlakukan semua daerah dengan standar yang sama. Karena kami juga melakukan evaluasi, misalnya di Sumenep Madura, pemilihan serentak tidak ada persoalan. Tiga wilayah lainnya akan menjadi konsentrasi kami. Karakternya, kecurangan terjadi karena pengawasan yang lemah dan secara geografis jauh dari jangkauan. Terkadang itu menjadi persoalan, misalnya secara geografis tersembunyi, itu yang perlu kita perhatikan.

Antisipasinya, KPU RI sudah mewajibkan bahwa perekturan PPK dan PPS tidak boleh dua kali orang yang sama. Itu salah satu cara kami untuk mengantisipasi kecurangan.

Terakhir, jumlah pemilih pemula di Jatim kan sangat besar. Bagaimana KPU melakukan sosialisasi agar mereka tertarik untuk memberikan suaranya dalam Pilgub 2018 mendatang?

Pemilih pemula memang menjadi prioritas kami. Pemilih pemula ini kita lihat karakternya lebih suka media sosial daripada baca koran, maka kami akan mengembangkan aplikasi seperti game dalam pemilu yang akan menarik pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya. Selain itu, kami juga melakukan tatap muka seperti sosialisasi ke sekolah-sekolah. Itu yang kita lakukan sebelum pemilihan.

Penulis Budi Prasetyo
Editor Ahmad Fathoni

Tags:

Pilgub Jatim 2018KPUD JatimDewita Hayu ShintaWawancara

loading...