logo rilis
Dewan Pers: Lembaga Politik Tak Berfungsi dalam Kebebasan Pers
Kontributor
Afid Baroroh
23 Maret 2018, 14:14 WIB
Dewan Pers: Lembaga Politik Tak Berfungsi dalam Kebebasan Pers
Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo. FOTO: RILIS.ID/Afid Baroroh

RILIS.ID, Depok— Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo menilai lembaga politik tidak berfungsi dalam kebebasan pers. 

Beberapa faktor di antaranya, kondisi lembaga politik ini tidak ideal dan masih ada keterlibatan media dalam proses kampanye. 

"Lembaga politik tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Ini, menjadi tantangan kemerdekaan pers," kata Yosep, dalam diskusi 'Ancaman Terhadap Kebebasan Pers' di Univeristas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat (23/3/2018). 

Idealnya, lanjut dia, lembaga politik dapat memberikan akses informasi kepada wartawan. 

Kondisi yang ada, kata Yosep, masih banyak lembaga yang justru menghalangi kerja jurnalistik, termasuk di daerah.

Hal itu diperparah dengan adanya beberapa orang di lembaga politik yang tidak mengetahui mana wartawan mana yang bukan. 

Akibatnya, informasi publik yang didapat terbatas. 

Sedangkan, untuk ketidakberfungsian lembaga politik, jelas Yosep, diperkeruh dengan keterlibatan media dalam mengampanyekan pasangan calon yang diusung partai politik tertentu. 

Hal ini, bisa dianggap sebagai pelanggaran kampanye.

"Ada orang dari parpol tertentu, menggunakan media untuk berkampanye. Ini, justru bisa dianggap pelanggaran kampanye. Medianya bisa kita proses tetapi partainya itu urusan KPU. Bila perlu, paslonnya didiskulifikasi. Enggak perlu lanjut," katanya.  

Menurutnya, kasus itu banyak terjadi baik di kota-kota besar maupun di beberapa daerah yang bertujuan untuk memenangkan kepentingan politik. 

Yosep menilai, media-media tersebut, umumnya tidak memiliki kompetensi jurnalistik yang baik. Independensinya pun, patut dipertanyakan. 

Karenanya, jika terjadi demikian, berdasar Memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tindakan seperti itu akan diproses.  

"Kami punya MoU. Mana yang melanggar kita proses," ungkapnya. 
 

Editor: Kurniati


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)