logo rilis
Desakan UU KPK, HNW: Jangan Sampai Negara jadi Darurat Perppu
Kontributor
Nailin In Saroh
10 Oktober 2019, 11:00 WIB
Desakan UU KPK, HNW: Jangan Sampai Negara jadi Darurat Perppu
Ilustrasi Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk hati-hati dalam mempertimbangkan kebijakan untuk menerbitkan peraturan pemerintah mengenai undang-undang (Perppu) tentang KPK.

“Kalau nanti UU (KPK) ini akan dipermasalahkan bisa (menggunakan perlindungan) Perppu dan mahkamah konstitusi (MK),” kata HNW menyikapi desik dari anggota masyarakat agar Presiden menyetujui Perppu dalam kerangka yang mendukung UU a quo, Kamis (10/10) / 2019).

Menurutnya, jika Presiden mengeluarkan Perppu tentu ada alasan kegentingan, maka harus mengeluarkan kebijakan tersebut.

“Jika Anda memutuskan apakah betul-betul sudah ada kegentingan yang mendesak di Indonesia dengan adanya UU ini? jika ada ukurannya gimana ?, ”Tanya politikus PKS itu.

"Jangan sampai negara ini jadi negeri darurat yang sedikit-sedikit Perppu, kalau itu terjadi demokrasi akan mati," tambahnya.

Ia pun mengatakan bahwa saat ini Presiden tidak perlu mengeluarkan Perppu, sebab sudah ada yang mengajukan judicial review (JR) terhadap UU KPK ke MK.

“Proses sudah berjalan harus ada yang meminta MK dan kemarin sudah diminta kan. Sebaiknya jangan pakai Perppu tapi koreksilah yang tidak benar-benar bisa memperlemah KPK, ”pungkasnya.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID