logo rilis
Desakan Publik soal Ini, Dianggap Angin Lalu oleh Jokowi
Kontributor
Intan Nirmala Sari
09 April 2018, 17:32 WIB
Desakan Publik soal Ini, Dianggap Angin Lalu oleh Jokowi
FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar, menyesalkan kebijakan Presiden Joko Widodo yang secara resmi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Perpres ini menggantikan Perpres Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang dibuat era Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.

"Dengan keluarnya regulasi Perpes yang baru disahkan, nampaknya desakan publik agar tidak gampang memberikan kelonggaran terhadap masuknya TKA, hanya dianggap angin lalu oleh pemerintah. Padahal, keluarnya peraturan tersebut, secara alamiah akan memperkecil kesempatan pekerja Indonesia," ujar Rofi Munawar dilansir dari laman resmi DPR, Senin (9/4/2018).

Rofi menambahkan, pemerintah mengeluarkan Perpres ini dengan kacamata tunggal dan dengan pola pikir (mindset) eksternalitas. Ironisnya, di saat bersamaan, pemerintah tidak cukup cermat memperhatikan faktor-faktor penentu lainnya secara internal. Semisal, me-inventaris masalah industrial yang akan terjadi dikarenakan kelonggaran terhadap TKA.

Berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), jumlah pengawas TKA sangat sedikit, yakni hanya 1.200 orang. Jumlah ini tidak sebanding dengan kebutuhan pengawas TKA yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Proses pengawasan yang tidak optimal, akan berdampak pada penggunaan TKA pada bidang-bidang kerja yang seharusnya ditempati oleh pekerja domestik,” tegas Rofi.

Hal ini terbukti pada pasal 22 yang menyebutkan, TKA bisa menggunakan jenis visa tinggal sementara (vitas) sebagai izin bekerja untuk hal-hal yang bersifat mendadak. Namun, beleid tersebut tidak menjelaskan secara spesifik dan jelas karakteristik mendadak yang dimaksud. Tentu saja, jika ini diabaikan, bukan tidak mungkin akan dipermainkan sejumlah oknum TKA.

Sementara itu, vitas merupakan syarat mutlak bagi TKA untuk mendapatkan Izin Tinggal Sementara (Itas), yang izinnya dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Padahal, menurut UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, izin hanya boleh diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

“Pemerintah harus cermat menentukan kebijakan dan regulasi yang akan diambil, guna menjaga keseimbangan antara tenaga kerja asing dengan tenaga kerja dalam negeri,” ujarnya.

Legislator dari Fraksi PKS ini mengingatkan pemerintah, sebelum mengeluarkan kebijakan harusnya melihat kebutuhan dan permintaan TKA. Artinya perlu disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya manusia yang ada. TKA yang didatangkan oleh perusahaan, hendaknya benar-benar tenaga yang terampil sehingga dapat mendorong investasi, proses pembangunan ekonomi dan teknologi di Indonesia.

Oleh karenanya, proses alih teknologinya harus terjadi pada aspek strategis dan profesional teknis, agar mendapat pengawasan yang ketat dengan memberikan sertifikasi kepada tenaga ahli tersebut.

"Saya berkeyakinan, masih banyak putra-putri bangsa Indonesia yang cukup mumpuni untuk memegang pekerjaan yang selama ini dikerjakan untuk TKA,” tutup Rofi. 


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)