logo rilis
Demokrat: Pemerintah Tak Boleh Intervensi KPK
Kontributor
Zul Sikumbang
14 Maret 2018, 10:36 WIB
Demokrat: Pemerintah Tak Boleh Intervensi KPK
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto, menegaskan pemberantasan korupsi tak boleh diintervensi oleh siapapun, termasuk eksekutif (pemerintah). 

"Apa dasar dan kewenangan eksekutif meminta KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk tidak mengumumkan penetapan tersangka calon kepala daerah. Kalau KPK sudah yakin, tetapkan saja, tak perlu diintervensi," kata Didik di kompleks Parlemen, Jakarta,  Rabu (14/3/2018).

Ketika ditanya saat KPK akan menetapkan calon kepala daerah sebagai tersangka, ia mengatakan eksekutif begitu reaktif. Hal itu berbeda dengan penetapan tersangka korupsi sebelum-sebelumnya. 

"Saya enggak tahu soal itu. Saya juga enggak tahu apa motif dari pemerintah," ujar Didik. 

Sebagaimana diketahui, KPK akan menetapkan beberapa orang calon kepala daerah yang ada di Pulau Jawa. Akibatnya, Menko Polhukam Wiranto bersama Mendagri Tjahjo Kumolo menemui KPK dan meminta KPK menunda menetapkan calon kepala daerah sebagai tersangka. 

Editor: Sukma Alam


komentar (0)