logo rilis

Demokrat: Kita Tidak Lihat Ada Penegakan Hukum di Zaman Jokowi
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
07 Februari 2019, 09:51 WIB
Demokrat: Kita Tidak Lihat Ada Penegakan Hukum di Zaman Jokowi
Kepala Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Kepala Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, menilai, tidak ada penegakan hukum yang baik dan benar selama empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, empat tahun masa pemerintahan Jokowi tidak layak disebut penegakan hukum lantaran undang-undang tidak dijalankan dengan baik.

"Penegakan hukum di masa Jokowi empat tahun tidak layak disebut penegakan hukum. Yang namanya penegakan hukum itu menegakkan hukum seadil-adilnya sebagai mana sumpah jabatan seorang presiden yang akan melaksanakan undang-undang selurus-lurusnya," katanya kepada rilis.id, Kamis (7/2/2019).

Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu mengatakan, tidak adanya penegakan hukum yang baik di era Jokowi ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang mengkritik pemerintah. Kritik itu, menurut dia, muncul karena adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum. 

"Faktanya, teriakan ketidakadilan begitu besarnya muncul di tengah masyarakat. Artinya penegakan hukum tidak terjadi. Kalau penegakan hukum terjadi dengan adil dengan baik sesuai filosofi hukum, maka ketidakadilan itu tidak akan pernah diteriakkan oleh masyarakat," ujarnya. 

Ferdinand kemudian mengingatkan upaya penegakan hukum di masa pemerintahan Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, pada masa SBY tidak ada masyarakat yang mempertanyakan pemerintah terkait penegakan hukum. 

"Kita ambil contoh penegakan hukum yang dilakukan Pak SBY pada Habib Rizieq dan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir pada eranya. Saat itu tidak ada teriakan ketidakadilan atau kriminalisasi. Tetapi sekarang kenapa begitu banyak teriakan ketidakadilan dan kriminalisasi ulama. Artinya memang hukum tidak pernah ditegakkan," tuturnya. 

Dia menilai, hukum saat ini telah dijadikan alat oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaannya. 

"Jadi jalan satu-satunya untuk menegakkan hukum adalah pemerintahan Jokowi harus diakhiri cukup satu periode, tidak boleh dilanjutkan agar semuanya kembali menjadi baik," tandasnya. 

Editor: Elvi R




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID