logo rilis

Demokrat: Jaksa Agung Jangan Risih dengan Pesan SBY
Kontributor
Zul Sikumbang
19 April 2018, 18:16 WIB
Demokrat: Jaksa Agung Jangan Risih dengan Pesan SBY
Mulyadi. FOTO: RILIS.ID/Zul Sikumbang

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi III DPR RI Mulyadi meminta Jaksa Agung M Prasetyo tidak risih dengan pesan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berharap agar tidak terjadi hukum rimba menjelang Pemilu 2019.

"Jangan risihlah dengan pesan Pak SBY tersebut. Jangankan Pak SBY, siapapun punya hak dan harus terus-menerus mengingatkan aparat hukum, pejabat-pejabat agar selalu waspada,"  kata Mulyadi ketika ditemui rilis.id di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Menurutnya, jelang pemilu 2019 banyak kepentingan, terutama kepentingan politik. Karena itu, aparat penegak hukum harus berdiri di atas kepentingan rakyat.

"Jangan sampai hukum disalahgunakan oleh kelompok tertentu. Aparat penegak hukum harus menghayati pesan Pak SBY tersebut," papar Mulyadi.

Baca: Bantah SBY, Jaksa Agung Pastikan Tak Ada Hukum Rimba di Indonesia

Mulyadi pun menegaskan, hukum dan keadilan bukan hanya milik kelompok tertentu, bukan juga hanya untuk penguasa.

"Kita mendorong aparat hukum menjaga integritas, jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Keadilan bukan milik kelompok tertentu, bukan milik penguasa, tapi keadilan itu milik rakyat," pungkas Ketua DPD Partai Demokrat Sumatra Barat ini.

Sebelumnya, SBY dalam cuitannya di media sosial berharap agar Pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 berlangsung aman, tertib, jujur dan adil.

"Semoga setiap peserta pemilu bertanding secara ksatria," kata SBY yang disampaikan lewat Twitter bertepatan dengan satu tahun hitung mundur menjelang Pemilu 2019.

SBY juga berharap tidak terjadi kampanye hitam dan pembunuhan karakter pada Pemilu 2019. Dia juga menginginkan supaya ajang itu bebas dari serbuan kabar bohong, ujaran kebencian, serta intimidasi.

"Semoga yang berlaku bukan hukum rimba. Yang kuat pasti menang, dan yang lemah pasti kalah, tak peduli salah atau benar," kata SBY.

Menanggapi ini, Jaksa Agung, HM Prasetyo, menegaskan proses hukum di Indonesia serba terukur dengan berdasarkan fakta dan bukti, sehingga tidak berlaku hukum rimba.

"Proses hukum itu serba terukur, semua berjalan berdasarkan fakta dan bukti. Kalau dikatakan ada imbauan jangan ada hukum rimba, memang tidak ada hukum rimba," kata Prasetyo usai mengikuti Rapat Terbatas di Istana Bogor, Rabu (18/4/2018).

Jaksa Agung menegaskan, Indonesia adalah negara hukum, sehingga jika ada imbauan jangan ada hukum rimba, itu hanya praduga atau curiga saja.

Untuk itu, Prasetyo meminta SBY tidak perlu khawatir bahwa proses hukum yang ada saat saat ini disusupi oleh kepentingan politik.

Editor:


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)