logo rilis
Demokrat Akan Pecat Kader yang Kena OTT KPK
Kontributor
Zul Sikumbang
05 Mei 2018, 11:54 WIB
Demokrat Akan Pecat Kader yang Kena OTT KPK
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafiz Faza.

RILIS.ID, Jakarta— Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Komunikasi dan Media, Imelda Sari, menyatakan, bila ada kader Partai Demokrat melakukan tindakan korupsi, maka akan dipecat.

“Sesuai dengan mekanisme partai dan pakta integritas yang telah ditandatangani, jika ada kader partai yang melakukan korupsi, maka akan dipecat,” kata Imelda kepada rilis.id di Jakarta, Sabtu (5/4/2018).

Ia menambahkan, bila memang benar yang ditangkap KPK dinihari tadi adalah anggota DPR RI dari Partai Dmokrat, tentu sangat disayangkan.

“Kalau benar yang ditangkap KPK adalah anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, tentunya kami menyesalkan hal tersebut. Partai Demokrat tentu berharap agar kejadian ini adalah yang terakhir dan tidak akan terulang lagi,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap sejumlah orang, satu di antaranya Anggota DPR RI dalam serangakain operasi senyap tangkap tangan.

Dari sejumlah informasi yang digali rilis.id, legislator yang ditangkap itu merupakan anggota Komisi XI DPR RI dan dikabarkan berasal dari Partai Demokrat.

"Ya benar, anggota Komisi XI, inisial AS," ujar sumber internal KPK kepada rilis.id, Sabtu (5/5/2018).

Juru bicara KPK Febridiansyah membenarkan anggota DPR RI yang ditangkap tangan (OTT) oleh KPK adalah anggota komisi membidangi keuangan.

“9 orang yang diamankan terdiri dari anggota DPR RI yang membidangi keuangan, swasta dan unsur lain,” kata Febri kepada rilis.id, Jakarta, Sabtu dinihari (5/4/2018).

Ia menambahkan, dari hasil OTT itu, KPK telah mengamankan uang ratusan juta rupiah yang diduga terkait dengan proses usulan anggaran.

“Jumat malam tim penindakan KPK lakukan kegiatan di Jakarta. Ada 9 orang yang diamankan dan sejumlah uang. Kami duga telah terjadi transaksi pemberian pada penyelenggara negara,” kata Febri.

Saat ini, ke sembilan orang yang diamankan tersebut telah dibawa ke KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. 

“KPK diberikan waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status pihak-pihak tersebut,” ungkap Febri.

Editor: Sukardjito


500
komentar (0)