logo rilis

Demokrasi Kuno
kontributor kontributor
Mohammad Nasih
27 Juni 2018, 15:32 WIB
Pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI dan FISIP UMJ. Guru Utama di Rumah Perkaderan MONASH INSTITUTE
Demokrasi Kuno
ILUSTRASI: Hafiz

SISTEM demokrasi dan lebih spesifik lagi adalah demokrasi langsung telah dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Dalam demokrasi kuno itu, pemilihan pemimpin dilakukan tanpa perantara atau orang-orang yang menjadi wakil rakyat. Walaupun polis-polis di Yunani Kuno tidak begitu luas, dan penduduknya tidak begitu banyak, berjumlah kira-kira tidak lebih dari 60.000 orang, pun tidak semuanya memilih, karena yang mimiliki hak pilih hanya lelaki dewasa yang merdeka, tentu tidak semua penduduknya saling mengenal. Namun, pada saat itu belum muncul gagasan tentang perwakilan. 
 
Sistem demokrasi ini dikritik oleh para filsuf sebagai sistem politik yang hanya melahirkan pemimpin medioker, yakni berkualitas sedang-sedang saja. Walaupun berkualitas tidak terlalu buruk, tetapi tidak memiliki kualitas prestatif yang bisa digunakan untuk memperbaiki dan/atau membangun negara. Dalam pemilihan secara langsung, memang yang berpotensi paling besar terpilih adalah orang-orang yang memiliki popularitas tinggi, walaupun tidak memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi untuk menyelenggarakan negara. 

Pernyataan para filsuf Yunani Kuno bahwa para badut lebih potensial terpilih ternyata juga bukan sekadar bahasa kiasan, melainkan merupakan kenyataan. Sebab, para badutlah yang memiliki kesempatan paling besar untuk berkeliling ke kampung-kampung untuk menghibur banyak orang. Karena aktivitas sebagai artis penghibur itulah, mereka bisa dikenal sangat luas oleh lebih banyak orang. Dan popularitas adalah modal awal untuk bisa menang dalam mekanisme pemilihan langsung.

Para badut yang telah memiliki “jam main” panjang, tentu tidak perlu lagi melakukan upaya untuk dikenal oleh masyarakat luas. Karena itulah, mereka bisa dengan sangat mudah mengalahkan orang-orang yang walaupun berkualitas lebih baik dalam mengurus negara. Maka jatuhlah kekuasaan kepada orang-orang yang bukan ahlinya. Sesungguhnya, bukan berarti para badut atau artis tidak boleh menjadi penyelenggara negara. Namun, tentu saja bukan sembarang badut atau artis. Siapa pun yang maju memperebutkan kekuasaan, mestinya adalah orang-orang yang telah memiliki rekam jejak mengurusi urusan banyak orang dengan sarana-sarana struktural.
 
Di sisi lain, dalam pemilihan secara langsung, banyak politisi mengerahkan berbagai sumber daya, terutama uang untuk mendongkrak popularitas. Walaupun harus menghabiskan dana dalam jumlah yang sangat besar, tetapi tetap dilakukan, karena untuk meraih elektabilitas, popularitas adalah sebuah keniscayaan. Televisi masih menjadi pilihan utama, walaupun saat ini telah ada media sosial, karena televisi menjangkau lebih banyak orang sampai di tingkat paling bawah dan pinggir dan melalui hiburan yang bisa mereka dapatkan secara murah meriah. Dan untuk memperoleh publikadi melalui media televisi, biaya yang diperlukan sangatlah besar.

Elektabilitas mungkin bisa diraih tanpa popularitas tinggi, tetapi jalan yang harus ditempuh adalah praktik politik uang. Namun, untuk melakukan praktik ini, diperlukan biaya yang jauh lebih tinggi. Sebab, diperlukan tim sukses untuk menjalankan praktik ini. Karena itu, dana yang diperlukan untuk melakukannya bukan hanya dana untuk menyogok para pemilih, tetapi juga dana untuk membayar tim sukses yang tentu saja jumlahnya tidak sedikit. Akibatnya, mekanisme pemilihan secara langsung telah melahirkan politik biaya tinggi. Biaya politik meningkat berlipat-lipat. 

Semua itulah yang menyebabkan demokrasi langsung menjadi semakin mahal dengan kualitas pemimpin yang tidak jaminan. Bahkan belum tentu juga lahir pemimpin yang benar-benar diinginkan oleh rakyat. Sebab, tidak sedikit yang memilih dengan motif karena mendapatkan uang. Dalam kenyataan, lebih banyak di antara pemimpin yang telah dipilih itu justru mengecewakan rakyat. Sebab, komitmen mereka bukan kepada rakyat, melainkan kepada para cukong yang menjadi penopang pendanaan pencalonan mereka. Dana besar yang mereka keluarkan memang tidak semuanya milik sendiri. 

Bahkan tidak sedikit pula yang mendapatkan keuntungan ganda dengan mengumpulkan dana sumbangan para cukong untuk tambahan kekayaan pribadi. Selain itu, untuk mempertahankan atau memperbesar kekuasaan mereka, karena biaya tinggi itu, sebagian besar mereka melakukan penyelewengan kekuasaan atau korupsi. Walaupun banyak yang tertangkap tangan oleh KPK, tetapi praktik perburuan rente tidak juga berhenti, bahkan makin menjadi-jadi.

Untuk mengakhiri politik biaya tinggi, sistem pemilihan secara langsung perlu dievaluasi dan jika tetap dipertahankan tidak mampu menghilangkan praktik politik uang dan tidak ada jaminan para politisi yang lahir lebih berkualitas, maka lebih baik dikembalikan lagi kepada sistem pemilihan di lembaga perwakilan. Setidaknya, dalam mekanisme itu, paradigma bernegara tidak diciderai, dan lebih dari itu, biaya yang dikeluarkan tidak terlalu tinggi. Pun jika di dalamnya tetap terjadi praktik politik uang, tetapi masih tetap terkendali. Wallahu a’lam bi al-shawab




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID