logo rilis
Dekorasi Demokrasi
kontributor kontributor
Arif Budiman
30 Mei 2018, 14:25 WIB
Pemerhati sosial, penikmat kopi, bekerja sebagai pegiat kepemiluan
Dekorasi Demokrasi
ILUSTRASI: Hafiz

PERNAK-pernik dekoratif itu penting. Berguna untuk mempercantik tampilan, memperindah ruangan, dan memeriahkan suasana. Baju adat yang dikenakan pengantin dengan segala atributnya membuat pasangan mempelai terlihat berbeda, lebih cantik dan tampan dari biasanya. 

Pengaturan tempat duduk pengunjung, meja hidangan makanan, dan pelaminan membuat ruangan menjadi fungsional dan mendatangkan kenyamanan. Penataan cahaya dan penyematan aneka hiasan bunga membuat suasana menjadi meriah. Terlebih jika ditambah merdu suara musik dan lagu dari band pengiring pesta resepsi. Segalanya menjadi nampak sempurna.

Namun, pernak-pernik dekoratif itu sejatinya komplementer saja. Tak wajib adanya. Tanpanya, pernikahan tetap sah sepanjang rukunnya terpenuhi, yakni ada dua calon mempelai, dua saksi laki-laki, wali, dan ijab-kabul. Ketiadaan baju adat, gedung pertemuan, dan hiburan tak menghalangi kenaikan status dua sejoli dari lajang menjadi suami-isteri. Apalagi jika sekadar tak ada zuppa soup atau kambing guling dalam daftar menu makanan resepsi. Tak ada pengaruhnya sama sekali.

Banyak orang memperlakukan unsur-unsur dekoratif melebihi kedudukannya. Tak bisa memilah hal-hal yang wajib dari yang sunnah. Seakan mengikhtiarkan kewajiban padahal yang diusahakan hanya berhukum mubah. Akibatnya, alih-alih menikmati kemudahan menikah, yang didapat terkadang malah masalah.

Kondisi serupa terjadi pada demokrasi. Ramai orang membicarakan pemisahan cabang kekuasaan, namun alergi terhadap penciptaan keseimbangan. Bersemangat menarik batas wilayah eksekutif, legislatif, dan yudikatif, namun tak terima jika salah satu melontar kritik terhadap yang lainnya. Padahal, check and balances bak ruh yang menghidupi tubuh demokrasi. Tanpanya, demokrasi meregang nyawa. 

Begitupun dengan pemaknaan terhadap penyelenggaraan Pemilu. Banyak orang merasa puas hanya dengan keterpenuhan prosedurnya, sementara aspek substansinya tak diperhatikan. Merasa cukup dengan pelaksanaan Pemilu, tanpa mempedulikan keterpenuhan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang harus ada dalam penyelenggaraannya. Tanpa memenuhi aspek substansinya, Pemilu tak lebih dari sekadar asesoris demokrasi saja. 
 
Demikian halnya pada tatanan organisasi dan kelembagaan. Tak sedikit organisasi dan lembaga pemerintah yang didirikan sekadar latah. Hanya supaya dibilang demokratis saja. Padahal, tak jelas fungsinya. Bahkan, dalam beberapa kasus malah terjadi saling bersinggungan kewenangan. Akibatnya, kepastian hukum mengabur dan pelayanan publik tak berjalan efektif. 

Situasinya akan bertambah susah jika kemudian semua orang merasa penting dan para pimpinan lembaga bersikap seolah organisasinya mengemban tugas utama. Memposisikan diri sebagai pilar demokrasi, padahal sesungguhnya hanya dekorasi saja. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mendudukkan segala sesuatu pada tempatnya, secara wajar dan proporsional.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID