logo rilis
Deklarasi KSPI, Pengamat: Ada Transaksi Politik Buruh-Prabowo
Kontributor
Kurniati
01 Mei 2018, 18:44 WIB
Deklarasi KSPI, Pengamat: Ada Transaksi Politik Buruh-Prabowo
Deklarasi buruh untuk Prabowo di Istora Senayan. FOTO: KSPI

RILIS.ID, Jakarta— Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Bunda Mulia (UBM), Jakarta, Silvanus Alvin, menilai ada transaksi politik dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang mendeklarasikan dukungan ke Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden 2019 di aksi Hari Buruh Internasional atau May Day.

Dalam politik, kata Alvin, deklarasi tersebut bisa diistilahkan sebagai 'tidak ada makan siang yang gratis'.

"Ini (deklarasi dukungan KSPI terhadap Prabowo Subianto sebagai Capres 2019) yang dibilang transaksi politik. Tidak beda seperti proses jual beli. Ada dukungan, ya ada jabatan. There is no such thing as free lunch," kata Silvanus Alvin di Jakarta, Selasa (1/5/2018).

Silvanus mengakui, dengan dukungan tersebut maka menandakan KSPI berjuangnya tidak tulus, karena ada motif untuk 'menjual' buruh demi kepentingan pribadi. 

Namun, lanjut Alvin, hal tersebut sah-sah saja dilakukan selama ada konsensus dari semua anggota KSPI. 

Sebab, kelompok atau serikat buruh bukan dikuasai KSPI saja. Ada puluhan organisasi buruh lainnya yang juga harus diperjuangkan.

"Hanya saja tetap disayangkan kalau partisipasi politik kita ini hanya jadi alat pemuas kepentingan pribadi individu tertentu. Sehingga ujung-ujungnya akan timbul sikap apati dari masyarakat. Terutama dari kalangan milenial," paparnya.

Alvin mengatakan, akan timbul sikap apatis, karena dipastikan di antara buruh juga ada yang tidak akan setuju dengan proses transaksi politik seperti yang dilakukan KSPI. 

Namun tetap saja transaksi politik akan sulit dihindari karena menyangkut kepuasan pribadi individu. 

Idealnya, kata Alvin, dukungan yang diberikan memang harus dilandasi dari kepentingan bangsa, bukan pribadi.

Seperti diketahui, saat memperingati aksi May Day, KSPI mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo sebagai Capres 2019.

Namun KSPI membuat kontrak politik dengan Prabowo, yang salah satunya mencalonkan Presiden KSPI, Said Iqbal sebagai Menteri Tenaga Kerja.

Ketua Harian KSPI, Muhammad Rusdi menyebut, kontrak politik KSPI dengan Prabowo salah satunya meminta jatah menteri terkait ketenagakerjaan kesejahteraan, dengan tujuannya menyuarakan kepentingan buruh.


500
komentar (0)