logo rilis
Definisi Terorisme di UU Dinilai Masih Multitafsir
Kontributor
Tari Oktaviani
25 Mei 2018, 13:40 WIB
Definisi Terorisme di UU Dinilai Masih Multitafsir
ILUSTRASI: RILIS.ID/ Lampung.

RILIS.ID, Jakarta— DPR memang telah menyetujui RUU Terorisme menjadi undang-undang. Namun, bukan berarti persoalannya sudah selesai, sebab ada sejumlah catatan yang perlu diperhatikan, khususnya soal definisi terorisme sendiri.

Direktur Eksekutif ICJR, Anggara menilai, definisi terorisme yang disepakati Pemerintah dan DPR justru menimbulkan interpretasi yang kabur dan multitafsir.

"Pertama, unsur 'yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal'," kata dia dalam siaran pers yang diterima rilis.id, Jumat (25/5/2018).

Menurut Anggara, sangat jelas terlihat bahwa rumusan ini berpotensi menghadirkan penafsiran yang tidak jelas, karena akibat terorisme tidak dipersempit pada perbuatan yang mengakibatkan korban dalam jumlah banyak.

Selain itu, Anggara juga memandang unsur "dengan motif ideologi, politik dan gangguan keamanan" secara jelas akan menimbulkan kesulitan bagi aparat penegak hukum untuk membuktikan seluruh unsur tindak pidana terorisme terpenuhi.

"Padahal unsur motif tersebut rentan menjadikan delik terorisme menjadi delik poliitik," ujarnya.

Karena itu, ia memprediksi, dengan definisi yang telah disepakati tersebut, penegakkan hukum pidana terorisme tidak hanya menjadi sulit, sekaligus rentan terhadap masukknya kepentingan-kepentingan lain di luar penegakkan hukum. 

Dalam definisinya, Pemerintah dan DPR sepakat bahwa terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana terror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang srategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitasi internasional dengan motif ideologi, politik dan gangguan keamanan.

Pada pembahasan 24 Mei 2018 disepakati penggunaan definisi alternatif kedua oleh Pemerintah dan DPR, yang menyertakan unsur “dengan motif ideologi, politik dan gangguan keamanan” dalam pengertian terorisme.

Editor: Andi Mohammad Ikhbal


komentar (0)