logo rilis
Daulat Guru atau Kuasa UN?
Kontributor

16 Maret 2018, 10:38 WIB
Daulat Guru atau Kuasa UN?

PERDEBATAN Ujian Nasional (UN) sebagai salah satu alat ukur ketercapaian pendidikan siswa di sekolah tak kunjung padam. Mayoritas pendapat, baik pro maupun kontra, acap kali berpusar pada persoalan teknis: diteruskan atau dilanjutkan. Kedua kubu yang bersilang pendapat itu kurang meneroka perspektif filosofis UN, yakni seberapa signifikan alat ukur yang menghabiskan dana fantastis itu mampu memberikan gambaran pemahaman peserta didik akan materi pelajaran.

Anggapan publik terhadap kebijakan UN selalu berujung pada nilai numerik. Salah kaprah demikian semakin membuyarkan fokus sekolah dalam menginterpretasikan makna pendidikan secara universal. Pendidikan tak lagi dimaknai sebagai pencarian kebernilaian ilmu, tetapi pencarian angka. Siswa kemudian dieksploitasi pikiran dan tenaganya oleh sekolah hanya untuk mempersiapkan UN. Pelajaran yang tak di-UN-kan pun dieliminasi, bahkan didiskriminasi, melalui pengurangan jam pelajaran.

Egoisme UN merusak konstelasi proses pendidikan. Pertama, banyak mata pelajaran non-UN dikesampingkan. Implikasinya, pendidikan di sekolah, sekonyong-konyong sekadar persiapan UN. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena meremehkan peran sekolah dan mendudukannya seperti tempat les konvensional. Kedua, kondisi psikolgis siswa semakin mencemaskan karena ketertekanan. Jamak peserta didik yang mengalami depresi akut melakukan tindakan kriminal di luar nalar. Bukankah pendidikan seharusnya menyenangkan dan membebaskan?

Tipe soal pilihan ganda di UN justru melemahkan daya kritis peserta didik. Meskipun jenis alat ukur tersebut relatif praktis karena mudah menarik hasil secara instan, ia mustahil meneropong kecakapan otentik siswa. Apakah pengonstruk soal hanya mempertimbangkan sisi sangkil dan mangkus, sehingga mengabaikan dimensi epistemologis soal UN? Tentu pertanyaan retoris demikian dapat dikaji melalui beragam sudut pandang, jarak pandang, dan resolusi pandang.

Daulat Guru

UN sudah semestinya dihentikan. Bila estimasi kontinuitas UN sekadar alat ukur, kenapa tak mempercayakan guru dan sekolah sebagai pihak pemantau perkembangan akademik siswa? Kedudukan guru tiap mata pelajaran lebih kredibel ketimbang UN karena telah mengetahui rekam jejak peserta didik dalam proses belajar. Ia justru mampu menarasikan keberhasilan akademik siswa. Bukankah guru telah memiliki sertifikat pendidik sehingga mempunyai derajat profesionalisme, baik dalam pengajaran maupun pengukuran akademik?

Progres belajar siswa, karenanya, tak perlu diukur dengan UN, tetapi cukup sebatas observasi guru. Metode pengukurannya bisa beragam kecuali model pilihan ganda. Tipe soal ini alih-alih mendidik siswa, malah justru menumpulkan daya kreativitasnya. Oleh sebab itu, penilaian otentik—berbasis uraian—menjadi pilihan tepat. Hal itu karena siswa akan terlatih berpikir analitis dan argumentatif. Titik mayor model tersebut adalah bagaimana siswa menjawab pertanyaan dengan sistematis dan bertanggung jawab.

Dengan memberikan kebebasan guru dalam menilai peserta didik, pemerintah turut mengapresiasi dan melegitimasi peran dan fungsi pendidik di sekolah. Di satu sisi tak ada lagi diskriminasi pelajaran mana yang di-UN-kan karena masing-masing pelajaran memiliki kedudukan yang sama untuk dinilai dan dilaporkan. Sedangkan di lain sisi, pemerintah, khususnya, dapat menghemat anggaran biaya pendidikan yang semula dialokasikan ke UN. Selain guru dan pemerintah, siswa juga menjadi pihak yang diuntungkan atas tak diwajibkannya UN sebagai prasyarat primer kelulusan.

Tanpa UN, rapor negatif pendidikan nasional sedikit terreduksi. Pendidikan sudah sepatutnya menjadi koridor terbaik siswa dalam menemukan dan menghayati ilmu pengetahuan, bukan sebatas pencarian nilai numerik yang artifisial. Dengan demikian, ilmu tersebut bisa berguna seperti nasihat Ki Hadjar Dewantara seabad lampau, “Memayu hayuning sariro, memayu hayuning bangsa, memayu hayuning bawana.”—apa yang dikerjakan seseorang (siswa) harus bisa bermanfaat bagi diri, bangsa, dan dunia.

Amanat Nawacita

Terobosan futuristik agar manusia Indonesia terus mengalami pendidikan yang berkualias ciamik direspons pemerintahan Jokowi semenjak menjabat. Nawacita sebagai cita-cita strategis pembangunan bangsa diprioritaskan presiden guna mewujudkan Indonesia emas. Poin kedelapan, dari sembilan preferensi, adalah dimensi pendidikan.

Frasa “revolusi karakter” menandai substansi poin kedelapan Nawacita. Pendidikan karakter dianggap Jokowi sebagai pokok penting dalam pembangunan manusia. Ia juga sekaligus merupakan antitesis terhadap dekadensi moral yang acap terjadi pada generasi muda dewasa ini. Amoral itu ternyata masih langgeng di antara siswa Indonesia.

Rapor merah itu kian mengemuka bila membaca warta pendidikan. Memposisikan pendidikan sebagai bagian integral pembangunan bangsa adalah langkah tepat pemerintah di bawah instruksi Presiden Jokowi. Meskipun iktikad ini tak langsung menuai hasil cepat, karena betapapun, pendidikan adalah proses panjang selama bertahun-tahun. Konsistensi tiada lain merupakan kunci utamanya.

Pendidikan moral amanat pemerintah mesti diwujudkan lewat pendidikan berkualitas. Pada konteks demikian guru berperan signifikan sebagai pamong yang bertugas mengasuh intelektual dan karakter siswa secara seimbang. Seyogianya pendidikan berfokus pada dua poin tersebut karena kebernilaian aksiologis tanpa tersandera perasaan dilematis akibat UN yang serba numerik.

Rony K. Pratama I Peneliti Pendidikan Literasi Yogyakarta


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)


2020 | WWW.RILIS.ID