logo rilis
Data Kartu Kredit Dilaporkan ke Pajak, DDTC: Tak Ada Lagi Tempat Sembunyi
Kontributor
Ainul Ghurri
13 Februari 2018, 22:54 WIB
Data Kartu Kredit Dilaporkan ke Pajak, DDTC: Tak Ada Lagi Tempat Sembunyi
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Pengamat Perpajakan, Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menilai, kebijakan pelaporan data transaksi kartu kredit ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tidak berdampak pada penutupan kartu kredit yang signifikan. Menurutnya, transparansi merupakan elemen penting dalam perpajakan secara global.

"Istilahnya, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Jadi, akses informasi baik bagi kartu kredit maupun informasi keuangan secara umum merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari," katanya saat dihubungi rilis.id di Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Ia menjelaskan, kebijakan transparansi kartu kredit yang diterapkan DJP, bertujuan meningkatkan kepatuhan dan membantu memetakan potensi penerimaan pajak.

"Persoalan pajak di Indonesia, mencakup rendahnya kepatuhan serta tingginya shadow economy. Dalam hal ini, jika otoritas pajak memiliki akses informasi atas keuangan yang dijadikan sebagai data pembanding, maka konsekuensi logis penerimaan pajak bisa didorong," terangnya.

Sebagai informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, kembali mewajibkan pelaporan data transaksi kartu kredit ke DJP, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 228/PMK.03/2017. Beleid ini, sebenarnya sudah dirancang dua tahun lalu, namun pelaksanaannya terus ditunda karena menuai pro-kontra.
 

Editor:


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)