logo rilis
Darurat COVID-29, Banggar DPR Rekomendasikan Pemerintah Keluarkan Perppu APBN 2020
Kontributor
Nailin In Saroh
23 Maret 2020, 16:00 WIB
Darurat COVID-29, Banggar DPR Rekomendasikan Pemerintah Keluarkan Perppu APBN 2020
Ilustrasi ABPN 2020. ILUSTRASI: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta— Pimpinan Badan Anggaran DPR RI melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia melalui teleconference terkait dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh penyebaran pandemik COVID-19. 

Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah mengungkapkan, langkah darurat ini dilakukan lantaran wabah tersebut sudah sangat memukul perekonomian, baik secara global maupum nasional. Selain itu, hampir seluruh indikator ekonomi makro mengalami perubahan  yang sangat signifikan khususnya APBN. 

"APBN 2020 sebagai instrumen fiskal utama yang dimiliki Pemerintah untuk menjalankan roda pembangunan, praktis mengalami banyak perubahan. Mulai dari asumsi ekonomi makro maupun postur APBN 2020 itu sendiri," ujar Said dalam keterangan resminya, Senin (23/3/2020).

Untuk menjaga keberlangsungan APBN 2020 dan perekonomian nasional dalam menanggulangan COVID-19 serta fungsi fiskal lainnya, lanjut Said, maka Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah penting. 

Salah satunya, Pemerintah perlu segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) APBN 2020. Mengingat tidak dimungkinkannya dilaksanakannya Rapat Paripurna DPR RI dalam waktu dekat, sebagai konsekuensi kebijakan social distance. 

"Perppu dibutuhkan oleh pemerintah untuk menyesuaikan kembali APBN 2020 dengan kondisi yang sedang kita alami saat ini, dan beberapa bulan kedepan," jelas politisi PDIP itu. 

Selain itu, Pemerintah juga perlu segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) terhadap Undang Undang Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi dan badan, sebagai UU Perubahan Kelima dari Undang Undang Pajak Penghasilan. 

Poin penting dari penerbitan Perppu ini,  memberikan insentif Pajak Penghasilan orang pribadi dengan tarif PPh 20 persen bagi yang simpanannya diatas Rp100 miliar.

"Namun yang bersangkutan wajib memberikan kontribusi kepada negara sebesar Rp1 miliar untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 ke BNPB sebagai Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19," kata Legislator Jawa Timur itu. 

Pemerintah, sambung Said, juga perlu segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) yang merevisi Undang Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terutama di penjelasannya. Revisi penjelasan yang memberikan kelonggaran defisit APBN dari 3 persen ke 5 persen dari PDB dan rasio utang terhadap PDB tetap 60 persen.

"Ini rekomendasi kebijakan terhadap APBN dan Perekonomian yang kami sampaikan kepada Pemerintah pada sharing informasi Badan Anggaran DPR RI kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia melalui Teleconference, sebagai bentuk tanggung jawab kita bersama sebagai Pimpinan Banggar untuk menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara ditengah ancaman wabah COVID-19 yang terus meluas," terang Said. 

Perppu tersebut, kata Said, dimaksudkan untuk, mendukung upaya pemulihan kesehatan masyarakat akibat wabah COVID-19. Kedua, memastikan dilaksanakannya program Social Savety Net (SSN), untuk membantu kehidupan masyarakat. 

Ketiga, mendukung sektor UMKM dan informal untuk bisa tetap bertahan dalam mengahadapi kondisi ekonomi yang sulit seperti saat ini. 

"Kita berharap, rekomendasi ini akan memberikan dampak jangka panjang, bagi kehidupan ekonomi kita di masa yang akan datang," pungkas Said. 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID