logo rilis
Dapat 'Disclaimer', KNTI: KKP Tak Sungguh-sungguh Bekerja
Kontributor
Zul Sikumbang
03 Juni 2018, 21:13 WIB
Dapat 'Disclaimer', KNTI: KKP Tak Sungguh-sungguh Bekerja
Kapal. ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dianggap lemah dalam mengelola keuangan, implementasi program, dan tak bersungguh-sungguh memastikan kebijakannya diterima nelayan di pelosok kampung. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) beranggapan demikian, lantaran KKP mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat (TMP) atau disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dua tahun berturut-turut.

Klaim menghemat anggaran, bagi Ketua Harian DPP KNTI, Marthin Hadiwinata, pun tidak tepat. Sebab, KKP sepatutnya memastikan penyerapan anggaran pembangunan sekira Rp10 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belaja Negara (APBN) dinikmati dan dirasakan nelayan.

"Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak menunjukkan kesungguhan bekerja, untuk memastikan pembangunan dan program pemerintah dirasakan oleh nelayan," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima rilis.id di Jakarta, Minggu (3/6/2018).

KNTI lantas mencontohkan dengan kejadian LHP 2017, KKP juga mendapat disclaimer. Di mana pengadaan 750 kapal nelayan tak selesai pada tahun buku atau Desember 2016. Sebab, KKP cuma mampu merampungkan 48 kapal, sehingga pengadaan kapal diperpanjang hingga Maret 2017.

"Sedangkan anggaran senilai Rp209 miliar untuk pengadaan barang tersebut, sudah keluar," jelasnya. Salah satunya, program bantuan sembilan kapal di Kalimantan Utara, namun baru diterima April 2017. Sayangnya, hingga kini tidak beroperasi atau mangkrak. 

Ketua KNTI Basis Pulau Sebatik, Nunukan, Kaltara, Thamrin, menambahkan, ada beberapa masalah saat menerima kapal 12 gross tonnage (GT) dari KKP. Pertama, kapal tak bisa melaut lantaran tanpa dokumen saat diserahkan. Kedua, spesifikasi kapal tak sesuai model yang pernah ditunjukkan dan diminta, sehingga harus dimodifikasi.

Ketiga, tiada dana penunjang kegiatan operasional untuk nelayan, padahal dijanjikan sebelumnya. Keempat, kapal juga tidak terkait dengan akses terhadap pendingin (cold storage) bagi nelayan. Kelima, akses bahan bakar minyak (BBM) sulit.

Keenam, program bantuan kapal juga tak memastikan adanya akses pasar penjualan ikan. "Dalam konteks situasi di Kabupaten Nunukan, nelayan lebih memilih menjual ikan di Malaysia, di mana nelayan mendapatkan harga lebih mahal. Tetapi, juga masih dipermainkan," pungkas Thamrin.

Editor: Fatah H Sidik


komentar (0)