logo rilis
Daniel Johan Siap Kawal Legalisasi Cantrang lewat RUU Perikanan
Kontributor
Kurniati
02 Mei 2018, 12:50 WIB
Daniel Johan Siap Kawal Legalisasi Cantrang lewat RUU Perikanan
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan bersama perwakilan nelayan di Kalbar. FOTO: Dokumen Pribadi

RILIS.ID, Pontianak— Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menyatakan dirinya siap mengawal pelegalan alat tangkap cantrang dan sejenisnya yang dilarang Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Rancangan Undang-Undang Perikanan. 

"Kami akan kawal agar cantrang dan sejenisnya menjadi legal dalam RUU Perikanan yang akan dibahas," kata Daniel Johan ketika dihubungi rilis.id di Jakarta, Rabu (2/5/2018).

Daniel Johan juga menyampaikan itu langsung di hadapan nelayan ketika melakukan kunjungan kerja Komisi IV di Sungai Pinyuh, Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, Senin (30/4/2018).

Sekitar 300 nelayan hadir dalam kunjungan tersebut sebagian besar adalah nelayan pukat hela dan lampara dasar yang masuk dalam alat tangkap yang dilarang bersama cantrang. 

Daniel Johan mengatakan, untuk mengatasi masalah penghidupan masyarakat khususnya kalbar adalah mengatur cantrang dan sejenisnya yang selama ini dilarang masuk dalam Undang-undang untuk dipergunakan secara legal. 

"Saya sebagai wakil dari PKB akan melakukan lobi kepada semua fraksi-fraksi di komisi IV agar alat tangkap yang dilarang itu dilegalkan dalam RUU tentang Perikanan yang akan dibahas di komisi IV," tegas Wasekjen PKB tersebut.

Menurutnya, cantrang dan sejenisnya adalah solusi bagi nelayan sejak tahun 80-an sebagai ganti dari Pukat Harimau (Trawl), sehingga penggunaan cantrang solusi bagi penghidupan masyarakat saat itu. 

Terdapat 5 perwakilan nelayan dipanggil secara acak untuk menyampaikan aspirasi nelayan kepada Komisi IV, Perwakilan KKP, Pemerintah Daerah.

Semua perwakilan nelayan menyampaikan sejak dilarang penggunaan cantrang kehidupan mereka jadi susah, ekonomi jadi sulit. 

"Saya ini pembuat jaring cantrang, yang bilang alat itu merusak lingkungan. Saya ajak melaut bareng-bareng, saya buktikan kalau alat cantrang alat tangkap kami ini ramah lingkungan, kamek tidak butuh bantuan apa-apa dari pemerintah, cukup jangan larang kamek cari nafkah," kata Daniel Johan menirukan perkataan nelayan dengan dialek khas Kalimantan Barat.

Sementara itu, Aliansi Nelayan Kalbar, Syaiful, mengungkapkan sudah 3 tahun pihaknya melawan kebijakan pemerintah ini. 

Bahkan, kata Syaiful, Aliansi Nelayan juga telah mengepung Istana dan hasilnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti sepakat dengan nelayan untuk sementara waktu cantrang diperbolehkan. Namun hanya selang sehari kemudian, cantrang hanya diberlakukan di wilayah Pantura Jawa dan itupun dibatasi wilayahnya. 

"Menteri sudah berbohong dihadapan kami, kami sangat menyayangkan cara tersebut. Apakah Kalimantan bukan bagian Indonesia, sehingga tidak dibolehkan?" tegas koordinator aliansi nelayan Kalbar kabupaten mempawah ini. 

Syaiful menegaskan, Aliansi Nelayan Kalbar akan mendukung komisi IV memperjuangkan alat tangkap cantrang dan sejenisnya diatur dalam UU perikanan yang akan dibahas nanti sehingga polemik yang berlarut-larut sampai saat ini teratasi.  

"Tujuan kesejahteraan nelayan tercapai,  kami melaut cari nafkah juga tenang,"  ucapnya.
 


500
komentar (0)