logo rilis
Dana Kampanye Capres dari Parpol Baru Timbulkan Perdebatan
Kontributor
Nailin In Saroh
10 April 2018, 11:22 WIB
Dana Kampanye Capres dari Parpol Baru Timbulkan Perdebatan
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafiz Faza.

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi II DPR, Rufinus Hutahuruk, menegaskan, partai baru tidak memiliki hak untuk memberikan sumbangan dana kampanye kepada calon presiden yang didukung jika tak memenuhi parliamentary threshold. Hal itu diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Waktu kita susun (UU Pemilu) kan dibatasi. Bahwa ada kompetensi yang diatur dalam UU, khususnya menyangkut parliamentary threshold, yang tidak bisa kita pisahkan dari seluruh parpol yang bertanding," ujar Rufinus di Jakarta, Selasa (10/4/2018).

"Jadi yang dimaksudkan adalah, kalau ada yang tidak punya parliamentary threshold, tidak masuk di dalam," tambahnya.

Politisi Hanura ini menuturkan, partai politik yang memperoleh persentase tinggi pada Pemilu 2014 yang seharusnya memberikan sumbangan untuk itu. Partai baru justru seharusnya tidak masuk dalam ketentuan untuk menyumbang.

"Tidak ada penafsiran di situ. Jadi menurut pandangan saya, logika hukumnya adalah seluruh partai politik yang mempunyai persentase di pemilu yang lalu. Jadi, kalau yang baru, mungkin itu tidak masuk. Karena kalau kita masuk ke parliamentary threshold yang sudah dibatasi di UU, bukan berarti menabrak konstitusi," tuturnya.

Seperti diberitakan, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan dana kampanye masih menjadi perdebatan bersama pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi II DPR.

Dia menyebut dalam perdebatan tersebut masih membahas mengenai sumbangan dana kampanye dari partai politik atau parpol baru.

Sebab, kewenangan dana kampanye untuk partai politik atau parpol terbentur dengan Pasal 222 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Itu menyatakan pengusulan capres dan cawapres dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai peserta Pemilu yang mempunyai 20 persen atau 25 persen suara hasil Pemilu DPR sebelumnya.

"Kewenangan atau hak parpol baru apakah bisa ikut bergabung dalam partai politik lama yang punya kewenangan untuk mengusulkan paslon presiden atau tidak," kata Pramono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/4).
 

Editor: Sukardjito


komentar (0)